Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
Maka, ketika akhir-akhir ini sejumlah kalangan mendiskusikan kasus teror dan ancaman kepada mereka menyuarakan kritik, pertanyaan utamanya adalah siapa dalang dibalik aktivitas teror dan ancaman itu? Siapa yang bermain dan mencoba mengail di air keruh?
Para pembantu terdekat atau sosok-sosok kepercayaan Presiden Prabowo patut mewaspadai kasus ini.
Sebelum muncul anggapan atau asumsi-asumsi liar yang berdampak pada citra Presiden dan pemerintahannya, kasus ini hendaknya ditanggapi dengan bijaksana.
Bagaimanapun, ancaman dan teror itu dilakukan oknum tertentu yang nyata-nyata bertujuan menghancurkan atau membunuh karakter Prabowo dalam peran dan fungsinya sebagai Presiden dan kepala pemerintahan.
Dengan teror dan ancaman kepada para pengkritik pemerintah, dalang dan oknum pelaku ingin membangun kesan dan membentuk persepsi publik bahwa Presiden Prabowo dan pemerintahannya anti kritik.
Masalah ini perlu dikedepankan agar diwaspadai dan juga untuk memastikan terjaganya stabilitas nasional. Sebab, target ancaman dan teror terbaru yang sedang dibahas berbagai kalangan adalah pengalaman buruk ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Pemuda ini diancam dan diteror setelah dia menyuarakan kritiknya dengan menyatakan pemerintah gagal menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak berhenti pada Tiyo, teror juga dialamatkan kepada ibunya.
Ketika cerita tentang pengalaman buruk Tiyo bertebaran di ruang publik, akan terbentuk beragam anggapan atau asumsi.
Salah satunya adalah anggapan bahwa oknum pelaku teror dan ancaman itu adalah orang suruhan penguasa atau pemerintah. Anggapan seperti ini harus segera bisa dicegah agar citra pemerintah tidak tercoreng.
Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, setiap presiden atau kepala pemerintahan sejatinya selalu berupaya membangun citra positif. Karena itu, merespons setiap kritik dengan teror tak pernah menjadi pilihan.
Maka, para pembantu terdekat Presiden perlu memberikan respons terukur sebagai kontra terhadap aksi-aksi tak terpuji seperti itu.
Sebab, membiarkan aksi teror dan ancaman seperti itu terus menjadi pembicaraan publik berpotensi mengganggu kondusifitas. Aktor intelektual dan pelaku teror ingin memosisikan Pemerintah dan komunitas yang kritis saling berhadap-hadapan.
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN