Jangan Biarkan Kerja Kotor Oknum Mencoreng Kepemimpinan Presiden

Sekali lagi, sudah menjadi bukti bahwa Presiden tak pernah berupaya membungkam pandangan, pendapat dan aspirasi bernada kritis dari masyarakat, karena presiden sejatinya terbuka menerima kritik.

Maka, tindakan meneror dan mengancam para pengkritik sekali-kali tak boleh dibiarkan. Sekadar saran, para staf di kantor kepresidenan hendaknya sigap memberi tanggapan resmi setiap kali pemberitaan tentang teror dan ancaman kepada para pengkritik pemerintah mengemuka di ruang publik.

Para menteri pun patut disarankan agar merealisasikan program-program prioritas Presiden dengan penuh kebijaksanaan agar Presiden tidak menjadi sasaran kritik. Kesalahan dalam realisasi program prioritas hendaknya diminimalisir. Kecerobohan - apalagi disengaja - tidak boleh ditoleransi.

Karena itu, pengawasan pada tahap realisasi program layak diperketat. Aspek ini perlu digarisbawahi karena program-program prioritas Presiden Prabowo bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena menyentuh langsung dinamika kehidupan masyarakat, wajar jika program-program prioritas itu menjadi perhatian banyak komunitas.

Misalnya, tidak ada yang salah dengan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Akan muncul masalah ketika realisasi program atau pelaksanaannya tidak mencapai standar minimal untuk aspek pemenuhan gizi.

Hingga hari-hari ini, realisasi program MBG masih dan terus menjadi sasaran kritik masyarakat. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam realisasi Program MBG didorong untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan.

Kesalahan dan kecerobohan tidak boleh dibiarkan berulang dan diberikan toleransi. Sebab, kritik dan kecaman masyarakat berdampak pada citra Presiden selaku penggagas program. Tujuan mulia presiden melalui gagasan MBG tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan lain.

Selain program MBG, upaya merealisasikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pun menyulut kebisingan di ruang publik.

Ada pemikiran atau gagasan untuk menutup jaringan mini market yang sudah eksis yang dikelola jutaan pekerja. Kemudian muncul pula gagasan untuk impor 105.000 unit kendaraan niaga ringan (pick up) dari India.

Padahal, beragam merek dari industri otomotif dalam negeri sudah memproduksi kendaraan sejenis dan diyakini mampu memenuhi kebutuhan Kopdes.

Dua gagasan atau pemikiran dalam konteks merealisasikan program Kopdes itu tentu saja dinilai aneh oleh masyarakat. Karena aneh, sudah barang tentu menyulut kebisingan di ruang publik. Hadirkan saja Kopdes dengan segala kelebihannya dan biarkan dia tumbuh alami.

Daftar Sekarang! Kemnaker Hadirkan Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Gratis untuk 70.000 Peserta

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Monitoring GPM Bulan Suci Ramadhan 2026 di Kecamatan Sei Tualang Raso

Mendag Budi Santoso Sidak Pasar Gambir Tebing Tinggi, Pastikan Harga Sembako Terkendali Selama Ramadhan

Rekonstruksi Pendidikan Sumut: BEM SI Dorong Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Lantik Pejabat Eselon II, Tekankan Profesionalisme dan Percepatan Pembangunan

Wali Kota Tanjungbalai Bertemu Dirjen Keuda Kemendagri: Bahas Penguatan APBD dan Langkah Capai Kemandirian Daerah