Lebih berbahaya lagi, program yang gagal bisa merusak kepercayaan publik terhadap negara. Ketika orang tua mulai meragukan makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka di sekolah, ketika sekolah harus menolak atau mengembalikan paket makanan karena kualitasnya dipertanyakan, maka yang runtuh bukan hanya program, tetapi juga legitimasi kebijakan pemerintah.
Kita harus jujur mengakui bahwa tujuan meningkatkan gizi anak adalah tujuan yang benar. Namun kebijakan yang benar tidak otomatis menjadi kebijakan yang tepat jika dijalankan tanpa kesiapan.
Dalam situasi seperti ini, keberanian politik yang sesungguhnya bukanlah mempertahankan program yang bermasalah, melainkan berani menghentikannya sementara untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika negara benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yang harus diutamakan bukan sekadar distribusi makanan gratis, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat nyata.
Menghentikan program yang sejak awal bermasalah bukanlah kegagalan, tetapi bentuk tanggung jawab.
Sebab pada akhirnya, uang negara bukanlah milik pemerintah semata. Ia adalah amanat rakyat yang harus digunakan untuk masa depan bangsa.
Jika amanat itu justru berakhir di dapur kotor, makanan basi, dan pemborosan anggaran, maka yang kita hadapi bukan lagi sekadar polemik program gizi. Kita sedang menyaksikan ironi kebijakan publik yang kehilangan akal sehatnya.*
*)Penulis adalahseorang peneliti di bidang fisika, komputasi, dan sains data yang berasal dari Medan, Sumatera Utara.