Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
Oleh: Dahlan Iskan
DOR!
Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banyak. Sebagian pasti luka parah.
Pengusaha sawit dan batu bara tidak boleh lagi jualan sendiri-sendiri ke luar negeri. Semua produk sawit dan batu bara harus dijual ke Danantara. BUMN itulah yang akan menjualnya ke pembeli di luar negeri.Baca Juga:
Dor!
Pasar pasti guncang. Tapi rakyat di desa tidak makan batu bara dan tidak minum sawit. Yang heboh pasti para pengusaha sawit dan batu bara. Harga saham dua jenis perusahaan itu langsung terjun bebas.
Dor! Dor! Dor!
Presiden Prabowo kelihatan firmed saat berpidato. Seperti sudah memperhitungkan semua risikonya. Tidak pula perlu tes gelombang. Sebelum berpidato presiden sudah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur soal itu. Berarti aturan tersebut harus langsung dijalankan.
Saya rasa peraturan pemerintah itu bersandar pada UUD 1945. Berlandaskan konstitusi negara. Presiden sampai menayangkan bunyi pasal 33 konstitusi kita. "Bahasa Indonesia di pasal 33 itu sangat jelas. Tidak perlu ditafsirkan," ujar Presiden.
Sejak UUD 45 berlaku, rasanya baru Presiden Prabowo yang berani menerapkannya. Presiden-presiden sebelumnya seperti ragu: apakah pasal 33 itu bisa benar-benar dilaksanakan di dunia nyata. Misalnya: bahwa seluruh kekayaan alam adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besar kemakmuran negara.
Praktik yang terjadi selama ini: kekayaan alam adalah milik perusahaan. Baik swasta maupun BUMN. Mereka mendapatkan izin dari pemerintah. Setelah itu terserah perusahaan: mau dijual ke mana hasilnya. Praktik ini sudah berlangsung sejak presiden siapa pun. Tidak ada yang berani mengubahnya.
Pun soal asas ekonomi, yang menurut UUD 1945, harus berdasar kekeluargaan. Tidak ada presiden yang berani menjalankannya. Ekonomi kita berganti-ganti asas –tanpa ada yang merasa itu melanggar UUD 1945.
Di zaman Bung Karno asas ekonomi kita adalah ''ekonomi terpimpin''. Ekonomi harus jadi alat revolusi. Hasilnya, Anda sudah tahu: Indonesia dilanda kelaparan. Ekonomi kita hancur. Inflasi tidak terkendali. Sandang dan pangan sangat langka.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN