Dor! Dor!

Presiden Soeharto mengubah asas ekonomi menjadi tanpa nama. Tapi Anda tahu: praktik ekonomi di masa Orde Baru adalah kapitalistik. Liberal tapi mengenal subsidi untuk BBM dan beberapa komoditas.

Di zaman Pak Harto pula lahir UU Penanaman Modal Asing –tanpa sedikit pun sungkan dengan pasal 33 UUD 1945.

Tidak ada orang yang berani mempersoalkan bahwa asas ekonomi Orde Baru bertentangan dengan UUD 1945. Itu karena rakyat bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi Orde Baru. Beras melimpah –kita pernah swasembada beras di zaman Pak Harto. Sandang berlebih-lebih. Perumahan rakyat terus dibangun lewat Perumnas.

Rasanya hanya Prof Dr Mubyarto yang ngotot agar asas ekonomi kita berbasis ''ekonomi Pancasila''. Tapi guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu kalah angin dengan yang sedang berkuasa.

Di luar Prof Mubi juga banyak ahli yang menyorot sisi lemah model ekonomi Orde Baru tanpa mereka minta ganti asas. Sisi lemah itu: melebarnya kesenjangan kaya-miskin.

Koperasi pernah dibangun besar-besaran di zaman Pak Harto: Koperasi Unit Desa (KUD). Meski namanya Unit Desa tapi hanya ada satu KUD di satu kecamatan. Hasilnya: gagal total. Badannya koperasi tapi isinya kapitalistis. Semua KUD bangkrut. Koperasi kalah efisien dari praktik kapitalisme.

Setelah itu tidak ada lagi yang berani menempuh jalan non kapitalistik. Apalagi gerakan Swadeshi di India juga mengakibatkan negara itu hampir bangkrut. Ditambah lagi negara-negara yang menganut sosialisme gagal: Uni Soviet tercerai-berai. Korut jatuh ke kemiskinan yang abadi. Pun Kuba.

Kini Prabowo tidak hanya menembak kapitalisme, tapi menjatuhkan bom. Ledakannya besar. Guncangannya bisa seperti gempa bumi. Asapnya bisa bikin sesak di mana-mana.

Tapi Prabowo hanyalah menjalankan UUD 1945. Ia mengatakan di DPR kemarin: "saya disumpah di tempat ini untuk menjalankan UUD 1945"

Bukan sekadar sumpah. Prabowo berkeyakinan cara yang selama ini dilaksanakan tidak bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Selama tujuh tahun terakhir jumlah orang miskin justru bertambah. Jumlah penduduk kelas menengah turun.

Prabowo juga heran: dengan tumbuh 5 persen setiap tahun, selama tujuh tahun, seharusnya Indonesia kini lebih kaya 35 persen (5x7). Kok tidak. Berarti ada yang salah. Kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Lewat mana? Prabowo menyebut lewat tiga cara: transfer pricing, under invoicing, dan curang di volume.

Presiden merasa seperti dipukul di ulu hati: harusnya pendapatan negara sangat besar. Akibat praktik itu rasio pendapatan kita dengan GDB hanya 11 persen. "Kamboja saja 15 persen. Kita kalah dengan Filipina apalagi Meksiko," katanya.

Rico Waas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan Medan di Hadapan Komisi IX DPR RI, TB dan HIV Turun

Lasarus: Jangan Sampai Kecelakaan Kereta Terulang, Ini Menyangkut Nyawa!

Rosan Ungkap Alasan Tunjuk WNA Australia Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Kemlu RI Pastikan Tak Ada Komunikasi Langsung dengan Israel soal Pembebasan WNI GSF

Jaksa Agung: Penegakan Hukum Tak Sempurna Tanpa Pemulihan Aset Korupsi