Pembentukan BUMN Ekspor SDA Perlu Dikaji Ulang Secara Hati-hati

Salah satu kekhawatiran utama dunia usaha adalah potensi munculnya lapisan birokrasi baru.

Pembentukan lembaga baru hampir selalu diikuti dengan tambahan prosedur, mekanisme, dan biaya operasional.

Biaya tersebut pada akhirnya tidak hilang, tetapi akan muncul dalam bentuk margin yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi ekspor dan meningkatkan biaya transaksi dalam rantai perdagangan.

Selain itu, dengan adanya BUMN baru yang memiliki fungsi pengawasan dan pengelolaan ekspor, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.

Kondisi ini dapat menciptakan inefisiensi dalam tata kelola ekspor nasional.

Dampak terhadap Rantai Pasok dan Harga di Hulu

Kebijakan ini juga perlu dilihat dari sisi rantai pasok (supply chain).

Komoditas ekspor Indonesia seperti CPO, batu bara, dan besi memiliki rantai produksi yang relatif pendek dan berbasis pada sektor hulu.

Dalam situasi seperti ini, perubahan mekanisme perdagangan dapat berdampak langsung pada harga di tingkat produsen.

Ada kekhawatiran bahwa tekanan pada efisiensi ekspor justru akan mendorong penurunan harga di tingkat petani atau pelaku usaha kecil di sektor hulu, seperti petani sawit.

Jika hal ini terjadi, maka dampaknya tidak hanya pada eksportir besar, tetapi juga pada kelompok produsen di tingkat dasar yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI

Dor! Dor!

Rosan Ungkap Alasan Tunjuk WNA Australia Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit, Selisih Harga Disebut Tembus 200 Persen

Gejolak Global Belum Reda, WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan