Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh : Danang Girindrawardana
RENCANA pemerintah membentuk BUMN baru yang akan menjadi pengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) pada prinsipnya merupakan kebijakan yang bertujuan baik.
Pemerintah ingin memperbaiki tata kelola ekspor, mengatasi potensi praktik underpricing, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan besi.Baca Juga:
Namun demikian, kebijakan ini perlu dilihat secara lebih hati-hati dari perspektif dunia usaha.
Sampai saat ini, pelaku usaha di APINDO sendiri belum mendapatkan komunikasi atau penjelasan yang cukup terkait desain kebijakan tersebut, termasuk mekanisme operasional dan dasar pembentukannya.
Tujuan Baik, Tetapi Perlu Evaluasi Risiko Kebijakan
Jika dilihat dari tujuannya, pembentukan BUMN ini memang diarahkan sebagai semacam marketing agency atau pengelola devisa hasil ekspor.
Pemerintah tampaknya ingin mengatasi persoalan yang dianggap terjadi di lapangan, seperti praktik underpricing yang dapat berdampak pada penerimaan negara.
Namun, pendekatan kebijakan seperti ini perlu mempertimbangkan dampak yang lebih luas.
Ketika satu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah pada sebagian kecil pelaku usaha, risikonya adalah seluruh ekosistem industri dapat terdampak oleh regulasi baru tersebut.
Dalam konteks ini, kebijakan publik seharusnya didasarkan pada risk assessment analysis yang matang, agar tidak menimbulkan efek samping yang lebih besar dibanding masalah yang ingin diselesaikan.
Risiko Birokrasi dan Biaya Ekonomi Baru
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI