Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
Oleh:Yudi Latif
SAUDARAKU, orang Indonesia tumbuh dengan ajaran lembut: menghormati yang tua, ringan tangan pada tetangga, ramah pada tamu asing.
Kita pandai tersenyum, menjaga perasaan, dan menolong sesama.Baca Juga:
Tetapi ada yang ganjil. Kelembutan itu sering berhenti di pagar rumah dan lingkar kelompok sendiri.
Begitu memasuki ruang publik, wajah kita berubah.
Di jalan orang saling serobot; dalam politik saling jegal; hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Hak publik dirampas, identitas dapat berubah jadi korek api.
Kita hangat dalam hubungan personal, tetapi dingin terhadap kepentingan bersama.
Wajah mendua ini mungkin sebagian merupakan residu kolonialisme: ruang publik dahulu berada di bawah otoritas asing, sementara rakyat pribumi bertahan dalam orbit komunitasnya sendiri, yang kerap berseberangan dengan negara.
Akibatnya, loyalitas kepada kelompok terasa lebih nyata daripada tanggung jawab terhadap ruang publik bersama.
Karena itu kita lebih banyak dididik menjadi "orang baik" dalam komunitas, bukan menjadi warga negara dewasa.
Kesopanan kita komunal, belum sepenuhnya sipil. Kita tahu menjaga perasaan orang yang dikenal, tetapi belum terbiasa menghormati hak orang secara impersonal.
Lahirlah watak sosial yang aneh: santun kepada tamu, tetapi kejam merusak sarana publik; fasih bicara moral, tapi permisif pada rasuah; tekankan kepentingan umum, tapi jabatan menjadi warisan keluarga; ramah dalam percakapan, tetapi ugal-ugalan di jalanan.
Kebaikan masih dipahami sebagai urusan hati, bukan tanggung jawab bersama.
Padahal peradaban dibangun bukan oleh keramahan semata, melainkan oleh disiplin terhadap hukum, aturan, integritas, rasa bersalah dan malu ketika merugikan publik.
Bangsa besar tidak diukur dari kesantunan saat berbicara, melainkan dari ketertiban saat tidak diawasi.
Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang masih kurang adalah warga negara yang sadar bahwa kebaikan pribadi belum tentu melahirkan keadaban publik.
Kita perlu mendidik manusia Indonesia bukan hanya agar sopan, tetapi juga agar beradab dalam ruang publik.
Tanpa keadaban publik, keramahan hanya akan menjadi topeng indah di wajah masyarakat yang diam-diam saling melukai.*
*) Penulis adalahKetua Yayasan Dana Darma Pancasila,Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia,sekaligus cendekiawan muda
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut diara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap dua tersangka pemberi suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Salah satu langka
EKONOMI
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026. Aksi tersebut akan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Si
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jomb
NASIONAL
JAKARTA Polisi menemukan benda diduga senjata tajam berupa golok di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Ja
PERISTIWA