Ketika Bangsa Sedang Lelah

Oleh:Dr. Rika Hardani, M.Si. Dosen.

BELAKANGAN ini, ada satu fenomena sosial yang terasa semakin nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia: banyak orang tampak lelah secara emosional.

Kelelahan ini tidak selalu terlihat. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan, keluhan, atau pengakuan bahwa seseorang sedang mengalami masalah psikologis.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! KUR BNI 2026 Tawarkan Bunga Rendah dan Tenor hingga 5 Tahun

Sering kali kelelahan emosional hadir dalam bentuk lain: mudah marah, cepat tersinggung, sinis terhadap kebijakan, pesimis terhadap masa depan, serta kecenderungan menanggapi berbagai informasi secara impulsif.

Kita dapat melihatnya dalam berbagai peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ketika muncul isu kenaikan harga bahan bakar, penyesuaian tarif, kenaikan biaya pendidikan, perubahan aturan bantuan sosial, atau kebijakan publik lainnya, ruang publik segera dipenuhi reaksi emosional.

Sebagian masyarakat langsung menolak. Sebagian lainnya membela. Tidak sedikit yang saling menyerang.

Padahal sering kali substansi kebijakan belum sepenuhnya dipahami.

Di sisi lain, pemerintah juga kerap dianggap kurang memberikan penjelasan yang memadai sebelum kebijakan diumumkan.

Akibatnya, masyarakat merasa tidak dilibatkan, sementara pemerintah merasa kebijakannya ditolak bahkan sebelum sempat dijelaskan.

Yang muncul kemudian adalah lingkaran yang tidak sehat: masyarakat semakin tidak percaya, pemerintah semakin defensif, dan komunikasi publik menjadi semakin buruk.

Masyarakat yang Sedang Menanggung Banyak Beban

Kita perlu memahami bahwa reaksi emosional masyarakat tidak muncul begitu saja.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi berbagai tekanan yang datang hampir bersamaan.

Pandemi meninggalkan dampak ekonomi dan psikologis yang belum sepenuhnya pulih.

Harga kebutuhan pokok terus berfluktuasi. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif.

Banyak keluarga menghadapi tekanan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi sebagian orang, persoalannya bukan lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan, tetapi bagaimana mempertahankan kondisi agar tidak semakin sulit.

Di saat yang sama, masyarakat hidup dalam banjir informasi yang nyaris tanpa jeda.

Setiap hari kita menerima berita tentang korupsi, konflik politik, kriminalitas, bencana, perang, hingga berbagai polemik kebijakan publik.

Media sosial membuat semua informasi itu hadir di genggaman tangan, dua puluh empat jam sehari.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa hampir 10 persen penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.

Angka ini mengingatkan kita bahwa tekanan psikologis bukan lagi persoalan sebagian kecil orang, melainkan telah menjadi realitas yang dialami banyak anggota masyarakat.

Di balik angka tersebut ada jutaan orang yang setiap hari berusaha bertahan menghadapi tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, dan kekhawatiran terhadap masa depan.

Akibatnya, banyak orang hidup dalam kondisi kewaspadaan psikologis yang tinggi.

Mereka menjadi lebih sensitif terhadap ancaman, lebih mudah curiga, dan lebih cepat bereaksi secara emosional.

Ketika Kita Tidak Lagi Punya Energi untuk Memahami

Kelelahan emosional tidak selalu membuat seseorang berhenti beraktivitas. Sering kali yang terjadi justru sebaliknya.

Orang tetap bekerja, tetap menjalankan tanggung jawabnya, tetapi perlahan kehilangan energi untuk mendengarkan, memahami, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Dalam kondisi seperti itu, informasi yang sebenarnya netral dapat terasa sebagai ancaman.

Kebijakan yang membutuhkan penjelasan panjang menjadi sulit diterima. Pendapat yang berbeda mudah dianggap sebagai serangan. Kritik dianggap permusuhan.

Sementara klarifikasi dianggap pembelaan diri.

Tidak mengherankan jika ruang publik kita semakin dipenuhi komentar yang keras, tuduhan, kecurigaan, dan kemarahan.

Penelitian menunjukkan bahwa emosi, sikap, dan respons sosial dapat menyebar melalui jejaring sosial dan komunitas secara luas.

Dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami tekanan, kemarahan dan kecurigaan dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan untuk melakukan refleksi dan dialog yang tenang (Guilbeault & Centola, 2021).

Masalahnya, ketika semua pihak bereaksi secara emosional, ruang dialog menjadi semakin sempit.

Menurut saya, persoalan yang lebih mendasar bukanlah kemarahan masyarakat itu sendiri.

Masalah yang lebih besar adalah menurunnya kepercayaan.

Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa.

Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi publik cenderung lebih mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (OECD, 2022).

Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai menurun, setiap kebijakan berpotensi dicurigai sejak awal.

Masyarakat tidak lagi bertanya, "Apa manfaat kebijakan ini?" tetapi lebih dahulu bertanya, "Apa kepentingan di balik kebijakan ini?"

Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan Edelman Trust Barometer 2025 menemukan bahwa sekitar 61 persen responden di berbagai negara berada dalam kategori grievance, yaitu kelompok masyarakat yang merasa sistem ekonomi, politik, dan sosial tidak lagi bekerja untuk kepentingan mereka.

Temuan tersebut menarik. Kemarahan sosial sering kali tidak lahir karena satu kebijakan tertentu.

Ia merupakan akumulasi dari pengalaman panjang merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, atau tidak memperoleh manfaat yang adil dari sistem yang ada.

Ketika perasaan itu menumpuk, sebuah kebijakan baru—apapun bentuknya—mudah menjadi pemicu kekecewaan yang sebenarnya telah lama tersimpan.

Lingkaran yang Saling Memperburuk

Yang membuat situasi semakin rumit adalah bahwa kelelahan ini tampaknya tidak hanya dialami masyarakat.

Pemerintah juga dapat mengalami kelelahan komunikasi.

Ketika setiap kebijakan langsung disambut kritik dan kecurigaan, muncul perasaan bahwa apa pun yang dilakukan akan tetap dianggap salah.

Akibatnya, sebagian institusi mungkin menjadi lebih defensif. Sosialisasi berkurang. Dialog menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, masyarakat merasa tidak dilibatkan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, ketidakpercayaan meningkat.

Ketika ketidakpercayaan meningkat, penolakan semakin besar. Lingkaran ini terus berputar dan saling menguatkan.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa situasi seperti ini bukan hal yang unik. Perancis pernah mengalami gelombang protes besar Yellow Vest Movement.

Meskipun dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan ketidakadilan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, dan keyakinan bahwa suara masyarakat tidak cukup didengar oleh pengambil kebijakan (Wagner-Egger et al., 2022).

Amerika Serikat juga mengalami peningkatan polarisasi sosial yang tajam dalam satu dekade terakhir.

Penelitian Finkel dan koleganya menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik semakin sering berkembang menjadi ketidakpercayaan dan permusuhan antarkelompok, bukan sekadar perbedaan pendapat (Finkel et al., 2020).

Pelajaran penting dari berbagai negara tersebut adalah bahwa kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterima jika kepercayaan sosial sedang melemah.

Membangun Kembali Jembatan yang Retak

Membangun kepercayaan tentu tidak mudah. Kepercayaan tidak lahir dari slogan. Ia tumbuh dari pengalaman yang berulang.

Pemerintah perlu menyadari bahwa masyarakat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sensitif secara emosional.

Karena itu, komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan empatik menjadi semakin penting.

Sosialisasi bukan sekadar menyampaikan keputusan, tetapi menjelaskan alasan, tujuan, manfaat, dan risiko dari sebuah kebijakan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberi ruang bagi proses memahami sebelum menghakimi. Sikap kritis tetap penting dalam demokrasi.

Namun, kritik yang sehat membutuhkan data, pemahaman, dan kesediaan untuk mendengar.

Kita memerlukan lebih banyak dialog dan lebih sedikit pertengkaran. Lebih banyak penjelasan dan lebih sedikit prasangka.

Lebih banyak upaya memahami dan lebih sedikit dorongan untuk segera menghakimi.

Mungkin persoalan terbesar yang sedang kita hadapi bukan hanya masalah ekonomi, politik, atau kebijakan publik.

Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih mendasar: kelelahan emosional kolektif.

Bangsa yang lelah akan mudah marah. Bangsa yang marah akan mudah curiga. Bangsa yang curiga akan sulit percaya.

Dan sering kali, yang hilang lebih dahulu bukanlah kepercayaan kepada pemerintah, melainkan kepercayaan bahwa suara kita masih memiliki arti.

Padahal sebuah bangsa tidak dibangun hanya oleh kebijakan, anggaran, atau program kerja.

Sebuah bangsa juga dibangun oleh keyakinan bahwa meskipun berbeda pandangan, kita masih memiliki tujuan bersama dan masih bersedia mendengarkan satu sama lain.

Kepercayaan memang tidak dapat dibangun dalam semalam.

Namun, setiap dialog yang jujur, setiap kebijakan yang transparan, dan setiap kritik yang disampaikan dengan itikad baik adalah langkah kecil untuk memperbaiki hubungan yang mulai renggang.

Di tengah masyarakat yang sedang lelah, mungkin yang paling kita butuhkan bukan sekadar kebijakan baru, melainkan kemampuan untuk kembali saling mendengar.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen; Pengelola sekolah jenjang TK-Sekolah Tinggi; Konselor Keluarga, Anak dan Remaja.

UMKM Wajib Tahu! KUR BNI 2026 Tawarkan Bunga Rendah dan Tenor hingga 5 Tahun

Sekda Aceh: Pengabdian dr. Zaini Abdullah Akan Selalu Dikenang dan Menjadi Bagian dari Sejarah Aceh

Bupati Batu Bara Lepas Kafilah MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Targetkan Kembali Kejayaan Qori dan Qoriah

Danantara: Penguatan IHSG Tunjukkan Kepercayaan Investor terhadap Ekonomi Indonesia

Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatera Dipercepat, Validasi Data Penyintas Jadi Fokus

Petani Tebu Usulkan Gula Masuk Bantuan Pangan, Ini Jawaban Pemerintah