KPU Akan Jawab Dalil PKPU 19/2023 di Sidang Sengketa Gibran, Ini yang Dipersoalkan
JAKARTA Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholid mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil pemohon terkait Perat
HUKUM DAN KRIMINAL
Sebagian pihak menilai penghentian sementara layanan berpotensi mengurangi kontinuitas manfaat program.
Namun, apabila dicermati lebih mendalam, langkah tersebut justru mencerminkan upaya BGN untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada efektivitas program.
Pernyataan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, bahwa masa penghentian layanan akan dimanfaatkan untuk melakukan penataan menyeluruh menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat.
Keberhasilan MBG juga ditentukan kualitas tata kelola yang mendasarinya.
Dalam perspektif administrasi publik modern, jeda pelaksanaan program semestinya dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat prinsip "clear and clean governance."
Artinya, periode evaluasi ini perlu dipandang sebagai kesempatan bagi BGN untuk meneguhkan pendekatan teknokratis dalam pengelolaan MBG.
Program sebesar dan sekompleks MBG menuntut pengambilan keputusan berbasis data, penguatan sistem pengawasan, penyempurnaan rantai pasok, serta perbaikan mekanisme akuntabilitas publik.
Dengan fondasi tata kelola yang bersih dan berbasis evidensi, MBG harapannya tidak hanya mampu menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana program prioritas nasional dikelola secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.
Tidak ada program yang lahir dalam kondisi sempurna.
Namun, program yang tidak pernah dievaluasi justru akan terus mengulang kesalahan yang sama dan semakin menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG menjadi keniscayaan, bukan sekadar pilihan.
Perbaikan perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari memastikan siapa kelompok yang benar-benar menjadi prioritas penerima manfaat, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, menata kembali besaran insentif bagi Dapur MBG agar lebih rasional dan berkeadilan, hingga memperkuat sistem pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini.
JAKARTA Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholid mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil pemohon terkait Perat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Para pemohon sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pencalonan
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Aktris sekaligus sutradara Olivia Zalianty berkunjung ke rumah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (
NASIONAL
MEDAN Sebulan berlalu sejak angin puting beliung merusak ratusan rumah di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Warga perlahan mulai bangki
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
SEKADAR menyebut bahwa pakar atau ahli (expert) sedang menghadapi masalah besar di jagat media sosial agaknya keliru. Di negeri kita, pakar
OPINI
BANDA ACEH Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap s
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial IR, 61 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Setelah satu bulan proses penyamaian bibit, pelatihan pertanian cabai dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Pimpinan
PERTANIAN AGRIBISNIS
KARO Kasus dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera
PERISTIWA