BGN Berbenah, Pengusaha MBG Protes: Siapa yang Sebenarnya Kelaparan?

Kita patut menyambut baik rencana BGN untuk memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan ini sejatinya menjawab harapan publik bahwa bantuan negara harus terlebih dahulu hadir bagi mereka yang paling membutuhkan.

Dalam situasi keterbatasan sumber daya, keberpihakan kepada kelompok rentan bukan hanya soal efektivitas anggaran, tetapi juga soal keadilan sosial.

BGN perlu memastikan bahwa setiap penerima manfaat MBG benar-benar berasal dari kelompok yang layak dan membutuhkan, sehingga tidak terjadi salah sasaran yang dapat mengurangi efektivitas serta dampak program.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara BGN, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Desain Pengawasan

Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 268 triliun dan cakupan lebih dari 27.000 SPPG di seluruh Indonesia, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan skala implementasi yang sangat besar.

Oleh karena itu, tugas kepemimpinan baru BGN tidak hanya memastikan seluruh SPPG beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penguatan koordinasi dan kejelasan peran antaraktor menjadi agenda penting bagi kepemimpinan baru BGN, terutama agar implementasi MBG tetap berjalan selaras dengan kerangka tata kelola yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Hal ini penting mengingat ekosistem MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari BGN sebagai pengampu kebijakan dan pengendali program, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), yayasan pelaksana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga berbagai mitra penyedia fasilitas dan rantai pasok pangan.

Dalam program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan layanan.

Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun tata kelola yang mampu mensinergikan seluruh aktor dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Gibran Hadiri PENAS Petani Nelayan 2026 di Gorontalo, Soroti Digitalisasi dan Penguatan Rantai Pasok

TNI AD Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kompi Produksi, Personel Dibekali Ilmu Bertani hingga Beternak

Bobby Nasution Bela Bupati Deli Serdang soal Pernyataan Pajak dan Jalan Rusak: Ajakan Taat Pajak

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Infrastruktur Permanen Jadi Prioritas

Bobby Nasution Janji Bawa Aspirasi Pendukung MBG ke Prabowo, Tegaskan Program Harus Tetap Berjalan

Mendagri Siagakan Daerah Hadapi Gelombang Demo, Forkopimda Diminta Bergerak Cepat