Ketika janji "19 juta lapangan kerja" dideklarasikan selama masa kampanye, publik menangkapnya sebagai janji yang dijamin oleh negara melalui pemerintahan yang akan terpilih.
Oleh sebab itu, sah-sah saja jika masyarakat menagih realisasinya kepada pemerintahan saat ini secara kolektif, bukan secara sepihak.
Upaya untuk memecah-mecah janji, seolah-olah bisa dipilih, diklaim, atau dibuang sesuai dengan keberhasilan atau kegagalannya, justru berpotensi mengaburkan akuntabilitas yang seharusnya dipertanggungjawabkan bersama.
Ketika seorang tokoh politik mulai melabeli janji tersebut sebagai milik salah satu pihak, ia secara tidak langsung sedang mencoba memisahkan pemerintahan dari beban moral yang telah mereka janjikan sendiri kepada rakyat.
Lantas, kita perlu merenung, apakah narasi pemilahan janji ini merupakan strategi komunikasi politik untuk menjaga citra, atau justru cerminan dari rapuhnya perencanaan program kerja sejak awal?
Jika janji dianggap tidak logis oleh para pemangku kebijakan atau pihak yang menjadi penasihat pemerintah itu sendiri, hal yang paling bijak tentu bukan melakukan cuci tangan atau melempar beban tanggung jawab ke salah satu pihak.
Sebaliknya, yang dibutuhkan publik adalah evaluasi jujur dan transparansi mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dicapai oleh pemerintah.
Masyarakat sesungguhnya jauh lebih dewasa daripada yang dibayangkan para politisi.
Mereka mampu menerima kenyataan pahit selama penjelasan yang diberikan masuk akal dan disampaikan secara terbuka.
Kejujuran mengenai keterbatasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk membangun kepercayaan, modal sosial yang tidak bisa dicetak seperti uang atau dibeli dengan APBN.
Menjaga Amanah, Melampaui Perdebatan
Evaluasi yang jujur menjadi sangat mendesak mengingat situasi ekonomi saat ini sedang menantang.
MEDAN Kolonel TNI Harfan Bahar didakwa membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Milite
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Gu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. Rupiah bahkan
EKONOMI
MEDAN Seorang perempuan asal Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Wulamsari (27), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan
PERISTIWA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tanta
PEMERINTAHAN
