Membaca Survei, Belajar dari Jokowi

Oleh:Firdaus Arifin

TIDAK ada pemerintahan yang dapat bertumpu selamanya pada kemenangan elektoral.

Dalam demokrasi konstitusional, pemilu hanya memberikan mandat untuk memerintah; kualitas pemerintahanlah yang menentukan apakah mandat itu terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Baca Juga:

• Butuh Tambahan Modal UMKM? Intip Simulasi Cicilan KUR BCA Rp100 Juta Tenor Hingga 5 Tahun

Di antara dua pemilu, salah satu cara membaca kualitas hubungan tersebut adalah melalui survei opini publik.

Bukan karena survei menentukan benar atau salahnya pemerintahan, melainkan karena ia merekam bagaimana warga memaknai kebijakan yang mereka alami.

Itulah sebabnya survei tidak layak diperlakukan sebagai sekadar perlombaan popularitas.

Di balik setiap persentase tersimpan pengalaman sosial yang jauh lebih penting daripada angka itu sendiri.

Persepsi mengenai ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun rasa aman membentuk penilaian warga terhadap negara.

Angka hanya menjadi bahasa statistik yang menerjemahkan pengalaman tersebut.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026, patut dibaca dalam kerangka itu.

Dengan melibatkan 749 responden dan margin of error sekitar 3,7 persen, survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada 51,1 persen, menurun dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.

SMRC juga mencatat bahwa persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor yang paling banyak memengaruhi penurunan kepuasan, disusul situasi politik dan penegakan hukum.

Butuh Tambahan Modal UMKM? Intip Simulasi Cicilan KUR BCA Rp100 Juta Tenor Hingga 5 Tahun

Efek Pangkas TKD, Ratusan Daerah Kelimpungan Bayar Gaji ASN, Purbaya Tunggu Restu Prabowo

MK Putuskan Anggaran MBG Harus Pisah dari Pendidikan, Hasan Nasbi: "Masa Iya Kita Akalin?"

Disinggung Prabowo, Dokter Bongkar Fakta Asbes yang Bisa Picu Kanker Paru

DPR Siapkan Revisi RUU Sisdiknas usai MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Purbaya Tegaskan Pemerintah Patuh Putusan MK, Anggaran MBG Berubah Mulai APBN 2028