Membaca Survei, Belajar dari Jokowi

Oleh:Firdaus Arifin

TIDAK ada pemerintahan yang dapat bertumpu selamanya pada kemenangan elektoral.

Dalam demokrasi konstitusional, pemilu hanya memberikan mandat untuk memerintah; kualitas pemerintahanlah yang menentukan apakah mandat itu terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Baca Juga:

• Butuh Tambahan Modal UMKM? Intip Simulasi Cicilan KUR BCA Rp100 Juta Tenor Hingga 5 Tahun

Di antara dua pemilu, salah satu cara membaca kualitas hubungan tersebut adalah melalui survei opini publik.

Bukan karena survei menentukan benar atau salahnya pemerintahan, melainkan karena ia merekam bagaimana warga memaknai kebijakan yang mereka alami.

Itulah sebabnya survei tidak layak diperlakukan sebagai sekadar perlombaan popularitas.

Di balik setiap persentase tersimpan pengalaman sosial yang jauh lebih penting daripada angka itu sendiri.

Persepsi mengenai ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun rasa aman membentuk penilaian warga terhadap negara.

Angka hanya menjadi bahasa statistik yang menerjemahkan pengalaman tersebut.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026, patut dibaca dalam kerangka itu.

Dengan melibatkan 749 responden dan margin of error sekitar 3,7 persen, survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada 51,1 persen, menurun dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2026.

SMRC juga mencatat bahwa persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor yang paling banyak memengaruhi penurunan kepuasan, disusul situasi politik dan penegakan hukum.

Temuan tersebut belum dapat dipahami sebagai penilaian final terhadap pemerintahan yang masih berada pada fase awal.

Berbagai program prioritas sedang dijalankan dan sebagian hasilnya masih memerlukan waktu untuk dirasakan.

Justru pada tahap inilah pembacaan terhadap opini publik menjadi penting.

Ia memberi kesempatan bagi pemerintah mengenali bidang-bidang yang memerlukan perhatian sebelum persoalan berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.

Dalam praktik politik, survei sering diperlakukan secara selektif. Ketika hasilnya menguntungkan, ia dijadikan bukti keberhasilan.

Sebaliknya, ketika angkanya menurun, metodologi dipersoalkan atau kredibilitas lembaga survei dipertanyakan.

Sikap demikian menggeser fungsi survei dari instrumen evaluasi menjadi alat pembenaran.

Padahal, pemerintahan yang percaya diri tidak memilih data yang menyenangkan, melainkan memanfaatkan setiap temuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Penilaian warga sesungguhnya dibentuk oleh pengalaman yang sangat konkret.

Harga kebutuhan pokok, kesempatan memperoleh pekerjaan, mutu pelayanan publik, kepastian hukum, serta rasa aman jauh lebih menentukan daripada slogan politik atau konferensi pers.

Dari pengalaman sehari-hari itulah tumbuh persepsi mengenai berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan.

Penurunan tingkat kepuasan karena itu tidak identik dengan kegagalan. Ia lebih tepat dipahami sebagai ruang koreksi.

Dunia usaha secara berkala mengukur kepuasan pelanggan untuk memperbaiki mutu layanan; penyelenggaraan negara pun memerlukan mekanisme serupa agar kebijakan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesediaan menerima umpan balik merupakan bagian dari tata kelola yang sehat. Kualitas kepemimpinan terlihat ketika kritik mulai muncul.

Pemimpin yang matang tidak memandang evaluasi publik sebagai ancaman terhadap kewibawaannya, melainkan sebagai kesempatan menguji efektivitas kebijakan yang telah diambil.

Semakin besar mandat politik yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar menjawab persoalan warga.

Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah mengapa angka kepuasan berubah, melainkan mengapa sebagian warga mulai merasakan jarak antara harapan dan kenyataan.

Jawabannya tidak cukup dicari melalui strategi komunikasi.

Yang jauh lebih menentukan adalah keberanian menilai kembali substansi kebijakan, efektivitas pelaksanaannya, serta kemampuan birokrasi merespons perubahan keadaan.

Pengalaman politik Indonesia memperlihatkan bahwa kemampuan membaca aspirasi masyarakat sering menjadi pembeda antara pemerintahan yang mampu menjaga dukungan dan pemerintahan yang perlahan kehilangan daya pijaknya.

Dalam konteks itu, pengalaman Presiden Joko Widodo layak dicermati sebagai bahan pembelajaran.

Selama masa pemerintahannya, kritik terhadap kualitas demokrasi, pembentukan undang-undang, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga politik dinasti terus mengemuka.

Namun, tingkat kepuasan publik pada akhir masa jabatannya tetap relatif tinggi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat tidak selalu mengikuti kerasnya perdebatan elite.

Yang lebih menentukan adalah sejauh mana kebijakan negara menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Dari titik inilah hasil survei menemukan maknanya yang paling penting.

Ia bukan sekadar mencatat perubahan persentase, melainkan membantu pemerintah memahami kualitas hubungan antara negara dan warga.

Pembacaan semacam itu menjadi pintu masuk untuk melihat pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pemerintahan sebelumnya sekaligus menjadi bekal menghadapi tantangan yang kini berada di hadapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Belajar dari Jokowi

Setiap pemerintahan lahir dalam konteks yang berbeda.

Perubahan ekonomi global, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga kondisi fiskal negara membentuk tantangan yang tidak pernah sama.

Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat diukur dengan membandingkannya secara lurus dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masing-masing menghadapi ruang, waktu, dan tekanan kebijakan yang berbeda.

Meski demikian, terdapat satu pelajaran yang melampaui perbedaan konteks tersebut, yakni pentingnya menjaga keselarasan antara arah kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa manfaat kebijakan benar-benar hadir dalam kehidupan warga.

Pengalaman pemerintahan Joko Widodo memberikan ilustrasi yang menarik.

Selama satu dekade memimpin Indonesia, ruang kritik tidak pernah surut.

Perdebatan mengenai kualitas demokrasi, pembentukan berbagai undang-undang, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga isu politik dinasti menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Namun, kritik yang terus berlangsung tidak serta-merta menghilangkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat bekerja dengan logikanya sendiri.

Penilaian warga tidak selalu dibentuk oleh intensitas perdebatan elite ataupun riuhnya media sosial.

Yang lebih berpengaruh adalah pengalaman konkret ketika berhadapan dengan negara: jalan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, bantuan sosial yang diterima tepat sasaran, kemudahan mengurus administrasi, atau peluang ekonomi yang membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan.

Pelajaran itu penting karena menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki batasnya sendiri.

Penjelasan pemerintah memang diperlukan untuk membangun pemahaman publik, tetapi komunikasi tidak pernah dapat menggantikan kenyataan yang dialami masyarakat.

Narasi yang baik hanya akan memperoleh kepercayaan apabila didukung oleh hasil yang nyata.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, pelajaran tersebut memiliki arti strategis.

Berbagai agenda besar, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga program makan bergizi gratis, pada akhirnya akan dinilai berdasarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tidak mengukur keberhasilan dari besarnya anggaran ataupun banyaknya regulasi, melainkan dari perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Perspektif ini juga menegaskan bahwa legitimasi demokratis bersifat dinamis.

Mandat yang diberikan melalui pemilu memang menjadi dasar konstitusional untuk memerintah, tetapi kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan apakah mandat tersebut terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap kebijakan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat.

Dalam kerangka tersebut, kritik tidak seharusnya dipahami sebagai hambatan.

Kritik justru memperluas ruang refleksi agar pemerintah dapat mengenali kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari dalam birokrasi.

Pemerintahan yang mampu menyerap masukan, memperbaiki kekurangan, dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan keadaan akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari pengalaman pemerintahan Joko Widodo dapat dipetik satu kesimpulan penting.

Yang patut diwarisi bukanlah tingkat popularitas ataupun gaya kepemimpinan, melainkan kesadaran bahwa keberlangsungan dukungan masyarakat selalu bergantung pada kemampuan negara menghadirkan manfaat yang nyata.

Pelajaran inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun hubungan yang semakin kuat antara negara dan warga negara.

Merawat Kepercayaan

Demokrasi tidak hanya menyediakan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menyediakan ruang untuk menguji kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilu memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan perjalanan pemerintahan menentukan apakah mandat tersebut terus memperoleh penerimaan masyarakat.

Hubungan antara negara dan warga karena itu tidak pernah bersifat statis; ia harus terus dipelihara melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan publik.

Dalam kerangka tersebut, perubahan tingkat kepuasan masyarakat patut dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Penurunan maupun kenaikan angka bukanlah tujuan pembahasan. Yang lebih penting ialah memahami pesan yang terkandung di baliknya.

Setiap perubahan persepsi publik mengandung informasi mengenai bidang-bidang yang memerlukan perhatian, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.

Pemerintah yang adaptif akan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Sebaliknya, pemerintah yang menutup diri berisiko kehilangan kesempatan memperbaiki berbagai persoalan sejak dini.

Kemampuan mengevaluasi diri merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang dewasa.

Dalam tradisi negara hukum demokratis, akuntabilitas tidak lahir karena pemerintah dipaksa berubah, melainkan karena pemerintah memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Pelajaran dari pengalaman pemerintahan Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa hubungan antara kritik dan penerimaan masyarakat tidak selalu berjalan secara linear.

Kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi penilaian warga pada akhirnya banyak ditentukan oleh manfaat kebijakan yang mereka rasakan.

Pengalaman tersebut memberikan pesan bahwa kualitas pemerintahan lebih ditentukan oleh kemampuan menghadirkan solusi daripada memenangkan perdebatan politik.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan dukungan yang diperoleh melalui pemilu.

Tantangan sesungguhnya ialah mengubah harapan publik menjadi hasil yang dapat dirasakan secara nyata.

Ekspektasi masyarakat yang tinggi merupakan modal politik yang berharga, tetapi sekaligus menghadirkan tuntutan agar setiap kebijakan mampu memberikan dampak yang terukur bagi kehidupan warga.

Di sinilah arti penting kepemimpinan yang responsif.

Seorang pemimpin tidak dinilai hanya dari ketegasan mengambil keputusan, melainkan juga dari kesediaannya mendengar, menimbang kembali, dan memperbaiki kebijakan ketika keadaan menuntut perubahan.

Kemampuan beradaptasi bukanlah tanda inkonsistensi, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, yang menentukan keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa lama ia menikmati tingginya tingkat kepuasan, melainkan seberapa konsisten ia memperbaiki kualitas pelayanan kepada rakyat.

Survei hanya merekam denyut persepsi masyarakat pada satu titik waktu.

Yang jauh lebih menentukan adalah respons pemerintah terhadap pesan yang disampaikan melalui data tersebut.

Demokrasi tidak pernah menuntut pemerintah untuk selalu benar. Demokrasi menuntut pemerintah untuk selalu bersedia belajar.

Selama ruang koreksi tetap terbuka, kritik dihargai sebagai bagian dari partisipasi warga, dan kebijakan terus diarahkan bagi kepentingan umum, kepercayaan masyarakat akan menemukan alasan untuk tumbuh.

Itulah pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, sekaligus tantangan yang kini berada di hadapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan memperoleh maknanya bukan ketika berhasil dimenangkan, melainkan ketika dijalankan untuk memenuhi harapan rakyat.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

Butuh Tambahan Modal UMKM? Intip Simulasi Cicilan KUR BCA Rp100 Juta Tenor Hingga 5 Tahun

Efek Pangkas TKD, Ratusan Daerah Kelimpungan Bayar Gaji ASN, Purbaya Tunggu Restu Prabowo

MK Putuskan Anggaran MBG Harus Pisah dari Pendidikan, Hasan Nasbi: "Masa Iya Kita Akalin?"

Disinggung Prabowo, Dokter Bongkar Fakta Asbes yang Bisa Picu Kanker Paru

DPR Siapkan Revisi RUU Sisdiknas usai MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Purbaya Tegaskan Pemerintah Patuh Putusan MK, Anggaran MBG Berubah Mulai APBN 2028