Mengerang Kesakitan Tiap 30 Menit, Siswi Korban Keracunan MBG Berastagi Dirawat Intensif di PICU
MEDAN Seorang siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus menjalani perawatan intensif di Pediatric Intensive Ca
PERISTIWA
Agenda pembangunan nasional di bawah nakhoda Presiden Prabowo Subianto harus ditempatkan dalam kerangka tersebut.
Dengan kata lain, kemerdekaan harus menyentuh pada sisi kedaulatan dalam bidang pangan, swasembada energi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bentuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Hilirisasi, sebagai contoh, bukan sebatas mengolah sumber daya alam di dalam negeri. Akan tetapi, ia merupakan bagian dari upaya yang diarahkan agar kekayaan nasional menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong tumbuhnya ekosistem industri.
Dengan demikian, relevansi kemerdekaan Indonesia benar-benar dirasakan dan aktual sebagai negara berdaulat dan mandiri dalam menghadirkan seluruh kebutuhan dasarnya.
Pun demikian halnya dengan dengan agenda ketahanan pangan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Negara yang sanggup menjaga pasokan pangan akan lebih memiliki ruang untuk menghadapi gejolak global.
Inilah salah satu makna kemerdekaan yang relevan di tengah menginjak usia yang ke-81 tahun. Indonesia harus semakin mampu menentukan nasib ekonominya sendiri.
Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun fondasi tersebut, sementara dunia usaha dan masyarakat senantiasa menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional.
Cita Kesejahteraan Rakyat
Muara dari pengkajian di atas adalah bahwa keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh satu ukuran penting, yakni apakah masyarakat dapat merasakan perubahan kesejahteraan dalam kehidupannya.
Eksistensi kemerdekaan akan semakin bermakna tatkala pembangunan mampu menghadirkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Demikian, agenda pembangunan pemerintah perlu dipahami tidak semata sebagai kumpulan program sektoral, melainkan sebagai bagian dari komitmen memperkuat kualitas kehidupan rakyat.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), karenanya, memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar penyediaan makanan.
Ia perlu dikelola secara konsisten dan penuh tanggung jawab agar program tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan ekonomi lokal.
MEDAN Seorang siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus menjalani perawatan intensif di Pediatric Intensive Ca
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sejumlah Presiden dan Wakil Presiden terdahulu telah mengonfirmas
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah pusat bergerak cepat menangani kondisi darurat pascagempa magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT
NASIONAL
NUSA TENGGARA TIMUR Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sejumlah alat berat untuk menangani longsoran yang menutup badan jalan n
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 setelah penguku
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia memiliki pengalaman
EKONOMI
BANDA ACEH Personel Polda Aceh yang dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo turun langsung membersihkan sampah setelah keg
NASIONAL
NUSA TENGGARA TIMUR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 235235 aktivitas gempa susulan setelah gempa bumi berk
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengirimkan 50 ribu paket sembako untuk membantu warga terdampak gempa bumi magnitudo (M) 7 di Nu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tersangka Handry Sulfian (HS), mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
HUKUM DAN KRIMINAL