Demokrasi Butuh Jurnalisme Kritis

Gagasan tersebut menarik justru karena tantangan media hari ini sudah berubah.

Pada masa ketika televisi menjadi sumber utama informasi publik, persoalannya adalah bagaimana media menggunakan ruang yang tersedia untuk mengawasi kekuasaan.

Hari ini, persoalannya jauh lebih rumit. Informasi tidak lagi langka. Informasi justru berlimpah.

Indonesia bahkan memiliki ribuan perusahaan media. Data dari Reporters Without

Borders dari Dewan Pers mencatat sedikitnya 5.019 perusahaan media aktif pada 2024, dengan 3.886 di antaranya merupakan media daring.

Namun, kelimpahan kanal tidak otomatis berarti kelimpahan jurnalisme. Banyaknya suara tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik.

Masalah utama era digital bukan lagi soal apakah masyarakat dapat memperoleh informasi.

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat mampu membedakan informasi dari jurnalisme. Perbedaan ini sangat penting.

Informasi bisa berupa klaim. Jurnalisme justru harus menguji klaim. Informasi bisa berhenti pada apa yang terjadi.

Jurnalisme justru harus menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa akibatnya. Informasi bisa mengejar perhatian.

Jurnalisme justru seharusnya mengejar kepentingan publik. Di sinilah critical journalism menghadapi ancaman baru.

Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari kekuasaan politik, tetapi juga dari "ekonomi perhatian" yang dibangun oleh platform digital.

Pangdam I/BB Kunjungi Yonif 126/KC, Bupati Asahan Perkuat Sinergi TNI dan Pemda

Wabup Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, 37 Peserta Ditempatkan di Tiga Mitra

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Yonif 126/Kala Cakti, Bupati Batu Bara: Sinergi Harus Terus Dijaga

Ekspansi Unilever di Sei Mangkei, Bupati Baharuddin Bidik Peluang Investasi dan Kerja bagi Warga Batu Bara

Pemkab Batu Bara Perketat Data Penerima Bansos, Wabup Minta Bantuan Warga Mampu Diputus

PT UOI Gelontorkan Investasi US$155 Juta di KEK Sei Mangkei, Wagub Sumut: Harus Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat