Demokrasi Butuh Jurnalisme Kritis

Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 127 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2025.

Angka tersebut tentu bukan hanya statistik, tapi pengingat bahwa kebebasan pers harus terus dipelihara, bukan dianggap sebagai warisan Reformasi yang akan bertahan dengan sendirinya.

Critical journalism membutuhkan ruang yang aman, tetapi juga keberanian editorial untuk menggunakan ruang tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Karena itu, critical journalism harus ditempatkan di dalam konteks keberanian mengkritik pemerintah. Jurnalisme kritis bukan jurnalisme oposisi.

Jurnalisme kritis tidak berarti media harus selalu berseberangan dengan kekuasaan. Tugasnya adalah menguji kekuasaan, siapa pun yang sedang memegangnya.

Jika pemerintah benar, maka media harus mengatakan pemerintah benar. Jika pemerintah keliru, media harus mengatakannya demikian.

Jika oposisi keliru, media juga harus mengoreksinya. Jika korporasi menyalahgunakan kekuasaan, media harus membongkarnya.

Bahkan, ketika opini publik dibangun di atas informasi yang salah, media harus berani mengoreksinya.

Artinya, independensi jurnalistik bukan berarti anti-pemerintah. Independensi berarti tidak tunduk kepada pemerintah, oposisi, pemilik modal, pengiklan, maupun algoritma.

Keberpihakan yang sah bagi jurnalisme hanyalah kepada kepentingan publik dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah media berfungsi sebagai mekanisme koreksi demokrasi. Pemilu memberikan mandat kepada pemerintah, tetapi mandat elektoral bukan cek kosong.

Kekuasaan tetap membutuhkan pengawasan setiap hari. Parlemen bisa melakukan fungsi pengawasan, pengadilan dapat menguji aspek yuridis kebijakan, masyarakat sipil bisa melakukan advokasi.

Pangdam I/BB Kunjungi Yonif 126/KC, Bupati Asahan Perkuat Sinergi TNI dan Pemda

Wabup Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, 37 Peserta Ditempatkan di Tiga Mitra

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Yonif 126/Kala Cakti, Bupati Batu Bara: Sinergi Harus Terus Dijaga

Ekspansi Unilever di Sei Mangkei, Bupati Baharuddin Bidik Peluang Investasi dan Kerja bagi Warga Batu Bara

Pemkab Batu Bara Perketat Data Penerima Bansos, Wabup Minta Bantuan Warga Mampu Diputus

PT UOI Gelontorkan Investasi US$155 Juta di KEK Sei Mangkei, Wagub Sumut: Harus Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat