"Power Sharing" Tak Cukup, Prabowo Butuh Rekonsolidasi Kekuatan

Oleh:Boy Anugerah

TAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) malam.

Bisa jadi karena Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memberikan klarifikasi terlebih dahulu atas maksud pidatonya empat hari lalu yang sempat menimbulkan polemik dan kontroversi.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

Bisa jadi ketenangan Prabowo dalam menyampaikan pidato karena kehadiran sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Presiden RI ke-6 sekaligus rekan sejawatnya di Akademi Militer (Akmil)—yang membuatnya cukup segan untuk berbicara lepas seperti biasanya.

Tapi bisa juga ketenangan dan nihil emosi yang ditampilkan oleh Prabowo malam itu karena pidatonya yang disampaikan dengan memegang teks, agar terkontrol, seperti kelakarnya di hadapan peserta yang hadir malam itu.

Sikap tenang Prabowo malam itu tampaknya merupakan hasil refleksi mendalam atas situasi politik dan dinamika kebangsaan yang membelit Indonesia hari ini.

Tantangan rezim pemerintahan yang dimenangi oleh Prabowo bersama Gibran dengan perolehan 58,6 persen suara dari total suara sah nasional hari ini tak mudah—kompleks dan pelik.

Berbagai program prioritas pemerintah berjalan tak terlalu mulus, membutuhkan koreksi dan evaluasi kebijakan, katakanlah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, ketahanan pangan, hingga Koperasi Merah Putih.

Ancaman dan Tantangan Pemerintahan

Situasi geopolitik menjadi faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.

Ketahanan energi yang kian tergerus hari ini merupakan resultante nyata dari situasi geopolitik tersebut.

Harga BBM berpotensi terus meroket seiring dengan rantai pasok dan konektivitas yang putus.

Kompleksitas itu semakin bertambah tatkala bencana muncul secara masif, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga erupsi gunung-gunung berapi.

Prabowo adalah seorang ahli strategi, prajurit militer yang sangat fasih dalam hal siasat.

Jika ia paham akan kekuatan dirinya tersebut, maka tak semua pertempuran harus dimenangi. Boleh kalah dalam satu dua pertempuran, tapi yang paling utama adalah memenangi peperangan secara keseluruhan.

Masa pemerintahan Prabowo masih sangat panjang, masih sekitar tiga tahun lagi.

Oleh karenanya, napas pemerintahan harus sangat dijaga, tidak boleh panjang-pendek, apalagi putus.

Stabilitas politik mutlak menjadi aspek yang harus dijaga, jangan sampai beriak dan membuat pilar pemerintahan goyah.

Kritik sudah terlalu banyak ditembakkan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan—buruh, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat daerah, pengamat, mahasiswa.

Tak ada jaminan bahwa kritik tersebut akan reda.

Jika kritik yang disampaikan oleh Partai Demokrat juga disikapi secara resisten, terlebih lagi Partai Demokrat berasal dari "lambung" pemerintahan itu sendiri, maka turbulensi politik yang akan ditimbulkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Harus jujur diakui, suka tidak suka, ada kesalahan dalam kalkulasi politik yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gerindra sebagai partai penopangnya.

Jurus politik klasik, yakni berbagi "kue" kekuasaan (baca; power sharing) yang dilakukan secara ekstrem dalam penyusunan kabinet, otak-atik kekuasaan di parlemen, serta distribusi para pendukung di struktur dan badan pemerintahan, tak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi.

Perolehan 58,6 persen suara dalam Pilpres 2024 dan 81 persen kursi partai koalisi di DPR RI 2024-2029 bukanlah angka mati yang menjamin loyalitas—ia berfluktuasi.

Politik bukanlah barang rigid yang bisa ditafsirkan sekadar dari angka-angka statistik saja. Politik adalah seni mengelola kekuasaan.

Dan, kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat, aspirasi publik sebagai pemegang kedaulatan.

Ketika kekuasaan yang berjalan terlihat rapuh—baik di mata lawan politik maupun di hadapan koalisi sendiri—maka, kekuasaan akan menyisakan celah untuk digoyang.

Untungnya, narasi keras yang diumbar oleh Partai Demokrat dilakukan di panggung depan (front stage), sehingga justifikasi AHY dan Partai Demokrat bahwa kritik yang disampaikan bersifat konstruktif masih terasa sangat relevan untuk dimaknai.

Yang berbahaya justru ketika kritik itu disampaikan di panggung belakang (back stage), di ruang-ruang sunyi tanpa liputan media dan sorotan kamera.

Dan ini merupakan patologi politik klasik dalam sistem power sharing yang hanya mengakomodasi dukungan tanpa menimbang loyalitas dan konsistensi jangka panjang.

Prabowo seyogianya perlu menengok kembali siklus alami kekuasaan.

Dalam lima tahun periode pemerintahan, kekuatan yang terkonsolidasi secara penuh itu hanya berlaku efektif dalam dua tahun, tidak lebih.

Pada 2029 adalah tahun Pemilu. Pada 2028 adalah tahun politik.

Dan, pada 2027 adalah tahun ketika seluruh kekuatan politik mulai memasang "kuda-kuda" untuk merumuskan strategi dan ranah diferensiasi dari kekuasaan hari ini untuk menatap kontestasi elektoral selanjutnya.

Di titik inilah fokus dan kesadaran pemerintahan yang berjalan hari ini harus kembali direjuvenasi.

Jangan sampai apa yang menjadi target pembangunan nasional, serta dinamika ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AHGT) yang membersamainya tidak dapat dikelola dengan baik.

Jika fokus pemerintah terpecah, terjebak pada arus turbulensi politik dari dalam dan luar pemerintahan, maka yang menjadi korban adalah rakyat.

Fokus dan konsistensi yang menjaga stabilitas mutlak diperlukan oleh Prabowo dan rezim yang ia pimpin hari ini.

Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menjadi alarm nyaring yang tak bisa diabaikan.

Survei Tempo Data Science yang digelar 31 Juli-11 Agustus 2026 menunjukkan bahwa hanya 37 persen publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekitar 62 persen menyatakan tidak puas dan hanya memberikan nilai 5,7 dalam skala 1-10.

Jauh sebelum Tempo Data Science merilis hasil temuannya, Puspoll Indonesia telah merilis terlebih dahulu tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei yang digelar pada 18-26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden tersebut menunjukkan bahwa hanya 64,8 persen publik yang puas.

Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67,7 persen.

Temuan dari Tempo Data Science dan Puspoll Indonesia ini setali tiga uang dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indopol dan SMRC—sama-sama menunjukkan peningkatan ketidakpuasan publik.

Apa makna dari hasil survei ini?

Jika ketidakpuasan itu boleh bersuara dan berbicara, boleh jadi substansinya adalah kritik terhadap dinamika pemerintahan yang berjalan hari ini.

Langkah Strategis Rekonsolidasi Kekuatan

Guna menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya ke depan, Prabowo perlu bergegas melakukan perbaikan.

Rekonsolidasi kekuatan menjadi kata kunci untuk menjaga keseimbangan politik kekuasaan yang sedang dijalankan.

Tanpa rekonsolidasi yang bersifat segera, pemerintahan yang berjalan akan sangat rapuh dan ripuh.

Dan, dalam konteks yang lebih luas, nasib rakyat akan tergadai. Ada lima hal yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk merekonsolidasi kembali kekuatannya.

Pertama, power sharing yang dilakukan di pemerintahan, utamanya di kabinet, perlu dievaluasi kembali dengan berpijak pada prinsip meritokrasi.

Presiden Prabowo perlu mengevaluasi secara langsung kinerja para pembantunya dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur.

Jika terbukti ada pembantu yang tidak prestatif, maka harus segera dievaluasi dan disikapi.

Kedua, merekonsolidasi kekuatan partai politik pendukung.

Dinamika dalam dua tahun pemerintahan yang berjalan menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan tidak bisa hanya berdasarkan jumlah kursi di parlemen—berbasis kuota—tapi juga menyoal kinerja, loyalitas, dan kontribusi terhadap soliditas koalisi.

Kekuatan pendukung yang terbukti loyal mengawal program pemerintah, tak segan memberi masukan kritis, namun tetap berkomitmen menjaga soliditas, perlu mendapat reward lebih.

Ketiga, Presiden Prabowo perlu lebih giat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riil yang berjalan di masyarakat.

Hal ini penting sebagai langkah preventif agar informasi tentang kerakyatan dan kebangsaan yang diterima benar-benar kompatibel dengan situasi empirik yang berjalan.

Jangan sampai informasi yang masuk adalah informasi saringan yang justru menjauhkan Prabowo dari rakyat.

Keempat, mengevaluasi kembali kebijakan politik dan ekonomi yang berjalan.

Dalam politik pemerintahan, tidak tabu bagi seorang penguasa untuk mengeliminasi kebijakan atau programnya jika mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Keberanian seorang pemimpin untuk mengoreksi kekeliruan justru dapat menaikkan muruah pemerintahan itu sendiri.

Program MBG, misalnya, terlalu gigantis untuk ruang fiskal negara yang sempit, terlebih lagi dalam situasi bencana di mana-mana saat ini.

Kelima, merevitalisasi fungsi-fungsi kelembagaan dan aparatur negara.

Eksistensi aparatur negara seperti TNI/Polri/ASN harus dipertajam kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Netralitas mereka harus dijaga untuk menjadi pelayan rakyat, bukan pengabdi kekuasaan.

Kinerja mereka yang apik dan nyata di masyarakat akan menebalkan keyakinan masyarakat itu sendiri bahwa rezim yang berjalan hari ini patut dijaga kesinambungannya hingga masa pemerintahannya paripurna pada 2029 nanti.

Semoga.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli di DPR RI, Alumnus Lemhannas RI, Direktur Eksekutif Baturaja Project

Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Dinkes Sumut Minta Siswa Teliti Sebelum Konsumsi MBG: Cek Aroma, Warna dan Batas Waktu

DPRD Sumut Beri Waktu 2 Hari untuk Turunkan Harga Ayam, Produsen Terancam Ditindak

Kondisi Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Memburuk, Bobby Nasution Minta Krismas Dirujuk ke Medan