Wantimpres dan Bisikan di Balik Pintu Istana

Dengan 26 pejabat, hak keuangan itu setara hampir Rp 2 miliar per bulan, atau sekitar Rp 23,9 miliar dengan asumsi seluruh 26 anggota menerima hak keuangan tersebut selama dua belas bulan penuh, belum termasuk fasilitas dan dukungan kelembagaan.

Angka Rp 23,9 miliar itu bukan realisasi pengeluaran 2026. Mereka baru dilantik pada 2 Oktober.

Angka tersebut hanya menunjukkan skala biaya tahunan jika komposisi itu berlangsung selama setahun penuh.

Dan angka itu tidak dengan sendirinya mengatakan pengeluaran tersebut terlalu besar atau terlalu kecil.

Pertanyaan yang lebih penting: apa nilai publik yang diperoleh darinya?

Uang itu berasal dari APBN. Karena itu, setiap tambahan beban kelembagaan merupakan pilihan dalam menggunakan ruang fiskal yang terbatas.

Sesuatu yang sah secara anggaran belum selesai diuji hanya karena ia sah. Legalitas menjawab: bolehkah uang itu dikeluarkan?

Akuntabilitas bertanya: untuk apa, seberapa perlu, dan apa yang diperoleh rakyat darinya?

Negara lain menata mekanisme penasihat dengan desain yang berbeda.

Amerika Serikat dan India, misalnya, mempunyai badan penasihat yang lebih terspesialisasi pada persoalan ekonomi.

India menggabungkan anggota penuh waktu dan paruh waktu.

Singapura, dengan sistem ketatanegaraan yang berbeda, membagi sumber pengangkatan anggota Council of Presidential Advisers di antara beberapa institusi.

Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Masuk Lingkaran Istana, Sikap Kritis Rocky Gerung Disorot Tajam Kader PSI Sentil Wajah Asli Politik

Sering Gonta-ganti Bos Komunikasi, Pengamat Sebut Bakom Era Prabowo Tak Efektif

Bukan Mengkritik tapi Kritis Penjelasan Menohok Rocky Gerung Usai Jabat Anggota Wantimpres Prabowo

Kantongi Gaji Rp76,5 Juta per Bulan, Segini Total Beban APBN untuk Bayar 26 Anggota Wantimpres Pilihan Prabowo

Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan