Dua Matahari Menjelang 2029

Oleh:Mudhofir Abdullah

KAMIS (1/10/2026), bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat dalam reshuffle ketujuh, hanya dua pekan setelah reshuffle keenam.

Kapolri berganti, Menteri Luar Negeri bergeser, dan sebuah kementerian koordinator baru lahir.

Baca Juga:

• Soal Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat: Beliau Takut Ditinggalkan

Sebagian kalangan membaca langkah ini sebagai upaya Prabowo keluar dari bayang-bayang Joko Widodo. Saya membacanya sebaliknya.

Pepatah Jawa mengingatkan, ora ana ratu loro ing sakjagad (tak ada dua raja dalam satu dunia).

Politik kita hari ini justru memperlihatkan dua matahari yang sama-sama bersinar, saling membutuhkan, tetapi diam-diam menyiapkan orbit masing-masing menuju 2029.

Dalam bahasa ilmu politik, sikap ini disebut hedging, yaitu tetap bergantung satu sama lain sambil menyiapkan jalan keluar sendiri.

Tiga peristiwa pekan ini perlu dibaca sebagai satu lukisan, bukan potongan terpisah.

Tiga peristiwa itu adalah reshuffle di istana, safari politik Jokowi bersama PSI, dan sidang Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan Gibran.

Frekuensi reshuffle itu sendiri sudah menjadi pesan.

Tujuh kali dalam dua tahun bukan sekadar penyegaran; itu tanda koalisi yang terus ditawar ulang.

Dudung Abdurachman, misalnya, baru lima bulan memimpin Kantor Staf Presiden sebelum digeser menjadi Menko Polkam.

Rotasi yang Menguatkan

Setidaknya ada tiga alasan mengapa jaringan yang kerap disebut "Geng Solo" justru menguat, bukan melemah.

Pertama, Listyo Sigit Prabowo tidak keluar dari kekuasaan; ia masuk lebih dalam.

Setelah 5 tahun 8 bulan memimpin Polri, ia kini memimpin Kantor Staf Presiden, simpul yang mengawal program prioritas di sisi Presiden.

Namanya mulai dikenal luas saat menjabat Kapolres Solo ketika Jokowi menjadi wali kota. Dari pemegang komando aparat, ia berpindah menjadi pengatur agenda.

Kedua, Bahlil Lahadalia tidak digeser, melainkan dinaikkan. Ia kini menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap memegang Kementerian ESDM.

Energi, tambang, dan hilirisasi adalah jantung ekonomi nasional sekaligus sumber logistik politik.

Bahlil juga memimpin Golkar, partai yang kadernya, Nusron Wahid, tetap bertahan meski empat orang yang disebut KPK sebagai kepercayaannya telah menjadi tersangka kasus suap pengurusan HGB.

Ketiga, simpul-simpul lain tetap utuh. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, bertahan di kursi Menteri Kehutanan meski kementeriannya ikut disorot.

Di luar istana, Jokowi berkeliling membesarkan PSI. Jaringan ini kini memiliki kaki di dalam sekaligus di luar istana.

Satu-satunya yang benar-benar terlempar adalah Pratikno, teknokrat tanpa basis politik, meski akhirnya dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sehari setelahnya.

Pratikno memang orang dekat Jokowi selama satu dekade, tetapi ia tidak memegang massa, partai, ataupun aparat.

Yang hilang adalah simbol; yang bertambah adalah substansi.

Kapolri dan Orbit Matahari Pertama

Lalu mengapa Prabowo tetap mengganti Kapolri? Di sinilah matahari pertama menegaskan orbitnya.

Suyudi Ario Seto, kelahiran Pandeglang 1973 dan lulusan Akpol 1994, adalah perwira reserse yang puncak kariernya terjadi di era Prabowo, yang mengangkatnya menjadi Kepala BNN pada Agustus 2025.

Dengan usianya, ia berpeluang memimpin Polri hingga melewati Pemilu 2029.

Di hadapan Komisi III DPR, ia menyebut jabatan Kapolri sebagai puncak tanggung jawab, bukan puncak karier.

Bersamaan dengan itu, Dudung, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, kini mengoordinasikan sektor politik dan keamanan.

Dua pilar koersif negara kini berada di tangan orang-orang pilihan Prabowo sendiri.

Kursi Kapolri selalu lebih menarik dibanding kursi menteri mana pun.

Polri hadir hingga ke desa, memegang intelijen keamanan, dan memiliki daya tekan hukum terhadap elite lokal.

Pada Pilkada 2024, julukan "partai coklat" mencuat dari tuduhan sejumlah politisi bahwa aparat dimobilisasi untuk memenangkan kandidat tertentu.

Tuduhan itu tak pernah dibuktikan di pengadilan, tetapi memperlihatkan bagaimana publik membaca posisi strategis Polri dalam kontestasi.

Menempatkan Kapolri pilihan sendiri berarti mengamankan pilar terpenting menuju 2029.

Polri juga baru saja memamerkan kekuatannya.

Penyidik Kortas Tipidkor menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah di Sentul hingga Febrie mundur dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung kemudian mengumumkan temuan 74 kilogram emas dan uang tunai Rp 543 miliar.

Anehnya, pimpinan kejaksaan tak tersentuh reshuffle.

Publik wajar bertanya, apakah ukurannya akuntabilitas, atau semata-mata keseimbangan kekuatan antarlembaga?

Menjelang 2029, penegakan hukum yang bergerak mengikuti peta kekuasaan adalah risiko yang tidak boleh dianggap remeh.

Sementara itu, matahari kedua tidak tinggal diam.

Jokowi telah memegang kartu anggota PSI dan dijadwalkan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November.

Elektabilitas PSI memang baru 2,3 persen (Poltracking, Agustus 2026), tetapi pesannya jelas.

Jokowi tidak ingin pengaruhnya bergantung sepenuhnya pada kemurahan istana.

Prabowo mendekap jaringan Jokowi di dalam kabinet agar tetap terkendali, sementara Jokowi membangun kendaraan di luar agar tetap punya daya tawar.

Keduanya saling menjaga, sekaligus saling berjaga.

Lukisan itu menjadi lengkap dengan sidang Mahkamah Konstitusi yang menguji syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Apa pun putusannya kelak, Gibran adalah jembatan di antara dua matahari.

Jika jembatan itu goyah, hedging bisa berubah menjadi persaingan terbuka jauh sebelum 2029.

Di tengah semua manuver itu, ada satu pihak yang jarang dihitung: publik.

Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi Menteri Keuangan, sementara menteri yang lingkarannya tengah disidik KPK tetap bertahan.

Ukuran reshuffle menjadi kabur apakah kinerja, integritas, atau kesetiaan politik?

Ketika kursi dipertahankan karena kalkulasi partai dan jejaring elite, publik pantas bertanya apakah kabinet melayani rakyat atau melayani koalisi.

Kepercayaan terhadap Polri, yang sempat menyentuh titik terendah pada September 2025 sebelum pulih (Litbang Kompas, Juni 2026), menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun lewat konsistensi, bukan rotasi.

Kabinet presidensial sejatinya alat untuk melayani rakyat, bukan papan catur untuk menata orbit kekuasaan.

Kabinet bukan milik partai, bukan pula milik elite yang sedang menghitung peluang dua tahun ke depan.

Jika kursi menteri ditentukan oleh hitungan 2029 dan kursi Kapolri oleh kebutuhan mengamankan pemilu, untuk siapa sebenarnya pemerintahan ini bekerja?*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen dan Peneliti, Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta

Soal Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat: Beliau Takut Ditinggalkan

Dadang Hartanto Belum Dilantik Jadi Kapolda Metro, Ini Penjelasan Polri

2 Hari Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto Mutasi 88 Perwira Polri: Jawab Tantangan Masyarakat

Tak Terima Eks Kadisdik Langkat Divonis 7 Tahun, JPU Ajukan Banding

Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal

26 Tokoh Jadi Wantimpres Prabowo, Ketua DPD RI: Akan Menambah Bobot Pemerintahan