Tak Terima Eks Kadisdik Langkat Divonis 7 Tahun, JPU Ajukan Banding
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan reshuffle seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat.
Menurut dia, perubahan tersebut perlu diikuti pembenahan kinerja dan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.Baca Juga:
Ubedilah juga menyoroti frekuensi reshuffle yang menurutnya telah mencapai tujuh kali sejak awal pemerintahan Prabowo.
Ia mengatakan frekuensi tersebut perlu dilihat dari sisi efektivitas penataan pemerintahan.
"Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali," ujar Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Menurut Ubedilah, persoalan utama bukan hanya berapa kali pergantian pejabat dilakukan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.
"Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," katanya.
Ubedilah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik pergantian setiap menteri.
Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan dari perubahan struktur pemerintahan.
"Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif," lanjutnya.
Menurut dia, alasan pergantian pejabat dan penempatan menteri baru penting disampaikan secara terbuka kepada publik.
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan terh
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih kepada 495 siswa yang terdampak atau diduga mengalami keracunan setelah meng
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan meraih poin penuh setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor telak 40 pada pekan keempat Pegadaian Championship 20
OLAHRAGA
JAKARTA Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mencuat di media sosial. Isu tersebut men
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemeri
NASIONAL
TOBA Bantaran Sungai TobaAsahan di Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berpeluang dikembangkan m
PARIWISATA
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 56 kasus Influenza A hingga 2 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 tokoh sebagai
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disebut dalam kondisi
HUKUM DAN KRIMINAL