Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal

JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan reshuffle seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat.

Menurut dia, perubahan tersebut perlu diikuti pembenahan kinerja dan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.

Baca Juga:

• Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Ubedilah juga menyoroti frekuensi reshuffle yang menurutnya telah mencapai tujuh kali sejak awal pemerintahan Prabowo.

Ia mengatakan frekuensi tersebut perlu dilihat dari sisi efektivitas penataan pemerintahan.

"Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali," ujar Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Ubedilah, persoalan utama bukan hanya berapa kali pergantian pejabat dilakukan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.

"Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," katanya.

Ubedilah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik pergantian setiap menteri.

Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan dari perubahan struktur pemerintahan.

"Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif," lanjutnya.

Menurut dia, alasan pergantian pejabat dan penempatan menteri baru penting disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Padahal itu penting untuk dijelaskan, termasuk juga menteri-menteri baru yang mendapat posisi baru," katanya.

Ubedilah kemudian mengaitkan reshuffle dengan persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai perubahan dalam cara pemerintah menjalankan agenda dan menyelesaikan masalah masyarakat.

"Kan persoalan paling mendasar di antara persoalan mendasar yang ada di Indonesia hari ini adalah publik enggak percaya sama rezim ini. Ada public distrust yang luas," ujar Ubedilah.

Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut.

"Misalnya, salah satu kenapa publik enggak percaya sama pemerintahan ini adalah karena korupsi merajalela. Itu kan enggak serius menurut saya. Cuma bunga-bunga aja. Jargon, dan bahkan jargonnya sangat provokatif, kan gitu tapi itu enggak dijalankan secara serius," ujar dia.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ubedilah dalam diskusi tersebut dan bukan kesimpulan independen mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Presiden Prabowo melakukan sejumlah pergantian pejabat pada 1 Oktober 2026.

Dalam perubahan tersebut, Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Di bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Polkam.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), sedangkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.

Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, termasuk Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian serta Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Sehari setelah reshuffle kabinet, Prabowo juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Sebanyak 23 tokoh lainnya juga diangkat sebagai anggota Wantimpres.

Perubahan susunan pemerintahan tersebut menjadi bagian dari penataan kabinet dan lembaga penasihat Presiden Prabowo.

Sementara itu, dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik menjadi bagian dari perdebatan di ruang publik.* (tb/ad)

Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

26 Tokoh Jadi Wantimpres Prabowo, Ketua DPD RI: Akan Menambah Bobot Pemerintahan

Rp8,79 Triliun Digelontorkan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumut

Pernah Dipecat PDIP, Bobby Nasution: Biarlah Saya di Partai Gerindra

APBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Ekonom Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Belanja

Rico Waas Sapa Warga Beringin, Bahas Solusi Banjir hingga Rencana 10.000 CCTV di Medan