Badut-badut Demokrasi

Oleh:Firdaus Arifin

BAYANGKAN seorang badut memasuki panggung. Sepatunya terlalu besar. Ia tersandung, lalu membesarkan geraknya untuk mengundang tawa.

Penonton mengetahui bahwa yang berlangsung adalah permainan. Mereka membeli tiket, menyerahkan waktu, lalu pulang setelah pertunjukan selesai.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Gelar Hearing Dialog, Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu

Sepatu itu bagian dari pertunjukan. Tak seorang pun berharap ia memakainya untuk mengurus kehidupan sehari-hari.

Dalam politik, batas antara permainan dan pekerjaan lebih sulit dilihat. Panggung tidak selalu mempunyai tirai.

Orang yang menghibur hari ini dapat mengambil keputusan besok.

Kalimat yang mengundang tawa mungkin ikut membentuk cara masyarakat memahami persoalan yang menyangkut hidup banyak orang.

Badut mempunyai kecakapannya sendiri: mengolah gerak, kejutan, dan kegagalan menjadi hiburan.

Dalam esai ini, ia menjadi metafora bagi perilaku politik yang memperlakukan demokrasi sebagai pertunjukan.

Kritiknya tertuju pada kebiasaan mengejar perhatian publik sampai tanggung jawab luput dari pandangan.

Demokrasi membutuhkan komunikasi publik agar warga dapat mengenali dan menilai gagasan yang ditawarkan.

Komunikasi itu menjadi persoalan ketika keberhasilannya terutama diukur dari perhatian yang diraih, sementara alasan keputusan, pelaksanaan, dan akibatnya terlepas dari pemeriksaan publik.

Warga masih disapa, tetapi pertanyaannya tidak mendapat tempat duduk.

Lampu Panggung

Tata cahaya menentukan apa yang terlihat.

Dalam pertunjukan, lampu dapat membuat satu wajah hadir dan membiarkan puluhan pekerja tenggelam dalam gelap.

Kita mengingat tokoh utama, jarang memikirkan orang yang memasang kabel atau menggeser perlengkapan. Politik juga mempunyai tata cahaya.

Pidato, kunjungan, foto, dan potongan percakapan mengarahkan perhatian kepada bagian tertentu dari kegiatan publik.

Semua itu dapat membantu menyampaikan informasi. Namun, informasi menjadi miskin apabila yang disediakan hanya adegan yang menguntungkan penampilnya.

Pekerjaan pemerintahan sering tidak mempunyai bentuk yang menarik bagi kamera.

Menelaah anggaran, mendengarkan keberatan, memperbaiki prosedur pelayanan, dan mengevaluasi akibat kebijakan memerlukan waktu.

Hasilnya pun tidak selalu dapat diringkas menjadi kalimat yang mudah diteriakkan. Demokrasi memerlukan keterlihatan yang melampaui penampilan.

Warga perlu dapat memeriksa pekerjaan yang tidak tersorot kamera.

Di sana tersimpan catatan keputusan, penggunaan sumber daya, dan akibat yang ditanggung orang lain.

Dalam kehidupan bersama, kita memakai peran.

Seorang guru berbicara sebagai pendidik, seorang hakim menjalankan kewenangan peradilan, seorang wakil rakyat membawa tanggung jawab perwakilan.

Peran membantu orang mengetahui apa yang dapat diharapkan dari suatu kedudukan. Maka, topeng tidak selalu berarti kebohongan.

Peran dapat menuntun seseorang menjalankan kewajiban.

Ketika bertindak dalam jabatannya, ia harus mempertimbangkan tugas dan aturan, termasuk saat keduanya tidak sesuai dengan keinginan pribadi.

Masalah timbul ketika peran dipakai hanya untuk memperoleh penghormatan.

Orang mempertahankan bahasa pengabdian, tetapi enggan menyediakan penjelasan yang dapat diperiksa.

Wajah seseorang memang dapat menjadi wajah lembaga di mata publik.

Namun, kewenangan yang melekat pada kedudukannya tetap dibatasi oleh tugas dan aturan.

Penghormatan terhadap jabatan tidak menjadikan pemegangnya kebal terhadap pertanyaan. Perhatian dan kepercayaan mempunyai tuntutan berbeda.

Perhatian dapat diperoleh dalam sesaat; kepercayaan memerlukan kesempatan menguji. Kita tidak mungkin mengetahui seluruh isi batin seorang pelaku politik.

Yang dapat dinilai ialah hubungan antara pernyataan, keputusan, dan akibatnya, termasuk kesediaannya menjelaskan sesuatu yang tidak menguntungkan citranya.

Kepercayaan politik tidak menuntut warga menyerahkan seluruh keraguannya.

Justru hak untuk bertanya membuat kepercayaan dapat diperbarui ketika keadaan berubah.

Kesediaan menerima pemeriksaan memberi kepercayaan dasar yang lebih kukuh daripada pesona pribadi.

Warga memperoleh alasan untuk percaya sambil tetap mempunyai jalan untuk mengoreksi.

Tawa Kuasa

Humor dapat membuka celah di tembok kewibawaan. Sesuatu yang terlalu lama diperlakukan sebagai agung tiba-tiba tampak mempunyai kelemahan.

Orang yang biasanya diam menemukan cara menyampaikan keberatan tanpa harus berpidato.

Demokrasi patut memberi tempat bagi tawa semacam itu.

Pemegang kewenangan perlu mampu menerima kelakar dan koreksi tanpa selalu menganggap kedudukannya sedang diserang.

Jika setiap gurauan disambut dengan kecurigaan, warga dapat menjadi cemas sebelum mengucapkan keberatan. Namun, tawa mempunyai arah.

Ia dapat memperlihatkan kesewenang-wenangan, dapat pula menambah beban orang yang sudah sulit membela diri.

Kita perlu bertanya siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang menikmati kelakar itu. Bayangkan seorang warga mengadukan pelayanan yang tidak kunjung selesai.

Jika keluhannya dijawab dengan lelucon, ruangan mungkin menjadi riuh.

Namun, ia tetap membawa persoalan yang sama ketika pulang.

Kelakar mungkin meredakan kecanggungan di ruangan, sementara kebutuhan warga tetap belum terjawab.

Humor dalam politik memperoleh arti dari kesediaan kembali kepada pokok persoalan. Sesudah orang tertawa, penjelasan masih harus diberikan.

Kecakapan menghibur menjadi berharga ketika ia membantu percakapan berlangsung, bukan ketika membuat pertanyaan kehilangan suaranya.

Pertunjukan menyukai kejutan. Ada sesuatu yang muncul, menarik perhatian, lalu digantikan oleh adegan berikutnya.

Dalam arus informasi yang padat, pernyataan mudah diingat hari ini dan terdesak oleh pernyataan lain esok pagi.

Pertanggungjawaban demokratis memerlukan rentang waktu yang lebih panjang. Keputusan perlu dipertimbangkan, pelaksanaan harus diikuti, hasil mesti dinilai.

Ada kebijakan yang akibatnya baru terlihat setelah lama berjalan.

Ketika perhatian terus berpindah, tindak lanjut atas pertanyaan dan evaluasi hasil dapat kehilangan tempat dalam percakapan.

Rangkaian antara keputusan dan akibatnya menjadi lebih sulit diikuti.

Seorang pelaku politik mungkin berhasil menguasai percakapan tanpa pernah memberi jawaban yang utuh.

Pernyataan baru mengundang perdebatan baru; pertanyaan lama kehilangan kesempatan untuk dituntaskan.

Kesibukan berbicara kemudian menyerupai kemajuan. Ingatan publik memberi tindakan politik kesinambungan.

Catatan janji, alasan keputusan, dan hasil kerja memungkinkan warga bertanya apakah perubahan pendirian mempunyai alasan yang dapat diterima.

Orang boleh memperbaiki pandangannya. Namun, perubahan perlu dijelaskan agar masa lalu tidak hilang setiap kali sebuah penampilan baru dimulai.

Jurnalisme mempunyai pekerjaan penting menjaga kesinambungan itu.

Ia dapat kembali kepada pertanyaan yang belum terjawab, mengikuti penggunaan anggaran, dan membandingkan pernyataan dengan pelaksanaan.

Dengan demikian, perhatian publik memperoleh pegangan untuk menilai perubahan, bukan sekadar menyaksikan pergantian adegan.

Kursi Penonton

Demokrasi dapat melemah ketika warga terlalu nyaman duduk sebagai penonton.

Kita menunggu seseorang tampil, menilai kecakapannya, memberi tepuk tangan atau ejekan, lalu membiarkan urusan bersama berlangsung jauh dari jangkauan kita.

Warga yang terkena akibat kebijakan membawa pengetahuan yang tidak selalu dimiliki pembuatnya.

Orang yang menunggu layanan mengetahui kesulitan prosedur. Penduduk suatu kawasan mengenali perubahan lingkungannya.

Pengalaman tersebut perlu dapat masuk ke dalam pertimbangan.

Ketika masukan hanya diterima sebagai pelengkap acara, partisipasi berisiko kehilangan pengaruh terhadap keputusan.

Kehadiran dapat tercatat tanpa membuat keberatan sungguh-sungguh dipertimbangkan.

Jumlah peserta memberi kesan keterlibatan, tetapi belum menjelaskan pengaruh mereka terhadap keputusan.

Kita juga perlu berhati-hati menyalahkan warga atas keterbatasan partisipasi.

Waktu, biaya, akses informasi, dan pengalaman menghadapi lembaga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk terlibat.

Demokrasi membutuhkan penyelenggaraan yang membuat kehadiran warga berguna dan terjangkau.

Memanggil mereka masuk belum cukup; percakapan harus memberi tempat bagi pengetahuan yang dibawanya.

Ada harga yang dibayar ketika politik terlalu sibuk dengan pertunjukan: perhatian beralih dari pekerjaan yang perlu dituntaskan, sementara persoalan dipadatkan menjadi pesan yang mudah diingat tetapi sulit digunakan untuk menilai keputusan.

Bayangkan keputusan tentang ruang hidup warga dibicarakan hanya melalui semboyan.

Semboyan dapat menyatukan harapan, tetapi belum menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan bagaimana keberatan akan ditangani. Keputusan tetap memerlukan uraian yang lebih lengkap.

Kesederhanaan bahasa berguna bagi demokrasi. Orang berhak memahami perkara publik tanpa harus menguasai seluruh istilah teknis.

Namun, penjelasan sederhana perlu mempertahankan hubungan sebab, pilihan, dan konsekuensi. Bagian yang sulit tetap perlu diterangkan dengan jernih.

Penjelasan yang baik juga memberi warga kesempatan mengenali pilihan yang tidak diambil.

Mengapa suatu jalan dianggap lebih layak daripada jalan lain?

Beban siapa yang telah diperhitungkan? Pertanyaan semacam itu membawa percakapan melampaui daya tarik semboyan.

Keberanian mengakui keterbatasan juga perlu memperoleh penghargaan.

Orang yang menjelaskan bahwa pilihan mengandung risiko memberi kesempatan kepada warga untuk menimbangnya.

Politik menjadi lebih dewasa ketika ketidakpastian dapat dibicarakan tanpa segera diperlakukan sebagai kelemahan penampil.

Batas Peran

Lembaga demokrasi diperlukan agar pertanggungjawaban tidak bergantung pada kemurahan hati orang yang sedang berkuasa.

Aturan memberi warga pegangan ketika keramahan berhenti. Prosedur menyediakan jalan ketika hubungan pribadi tidak dapat menolong.

Perlindungan ini terutama berarti bagi warga yang tidak mempunyai kedekatan dengan pemegang kewenangan.

Mutu kerja lembaga demokrasi tidak cukup dinilai dari kemampuannya menghasilkan kesepakatan.

Pembahasan yang memberi tempat bagi perbedaan mungkin berlangsung lebih lambat, tetapi menyediakan kesempatan untuk menemukan kekeliruan sebelum keputusan dijalankan.

Orang yang mengajukan keberatan dapat membantu memperlihatkan bagian yang luput dari perhatian mayoritas.

Ketika pembagian peran tidak jelas, warga dapat kesulitan mengetahui siapa yang harus menjelaskan keputusan, pelaksanaan, dan hasilnya.

Penampilan bersama tidak boleh mengaburkan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Demokrasi membutuhkan susunan yang memungkinkan jawaban diminta melalui kewajiban lembaga, meskipun pemegang jabatannya enggan menjelaskan.

Dengan pegangan itu, keterbukaan menjadi kebiasaan kerja yang dapat dituntut, bukan hadiah yang menunggu suasana hati.

Kritik terhadap politik pertunjukan tidak boleh berakhir dalam keyakinan bahwa semua orang sama dan semua usaha sia-sia.

Sinisme dapat menjadi jalan mudah untuk menghindari pekerjaan membedakan. Penilaian yang cermat perlu membedakan tindakan berdasarkan alasan dan akibatnya.

Ada keputusan yang dapat diperbaiki, pelayanan yang dapat ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan yang dapat diperkuat.

Usaha tersebut memerlukan orang yang masih bersedia membaca, bertanya, mendengar, dan menanggung kerepotan bekerja bersama.

Warga pun perlu menjaga jarak dari kenikmatan mencemooh. Ejekan dapat memberi rasa menang tanpa membantu kita memahami persoalan.

Kritik memerlukan pekerjaan yang lebih sabar: menentukan apa yang keliru, mencari penjelasan, dan menilai apakah perbaikan sungguh dilakukan.

Dengan cara itu, kritik menyediakan arah bagi tindakan bersama.

Ketika layar padam, warga tetap menunggu pelayanan, menanggung akibat keputusan, dan mencari tempat untuk menyampaikan keberatan.

Mereka berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Di luar cahaya panggung itulah pekerjaan demokrasi berlanjut.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

DPRD Batu Bara Gelar Hearing Dialog, Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu

Catatan tentang Arah Bangsa yang Teralih

BERLAYAR Hadir di Desa Perkotaan, Warga Batu Bara Bisa Urus Dokumen hingga Cek Kesehatan

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Dorong Kuala Tanjung Jadi Penggerak Ekonomi Sumut

BSSN Kukuhkan TTIS Asahan, Pemkab Perkuat Keamanan Sistem Digital Pemerintahan

Pilkades Serentak Asahan Digelar di 43 Desa, Bupati Taufik: Layani Warga Tanpa Membeda-bedakan