Muhammadiyah Resmi Masuki Dunia Pertambangan dengan Pembentukan Dua Perusahaan

JAKARTA –Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Muhammadiyah memulai langkah besar di sektor pertambangan dengan membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang. Ini merupakan langkah signifikan pasca diumumkannya keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Muhammad Effendy, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah membentuk dua entitas utama dalam pengelolaan tambang. Perusahaan pertama adalah strategic company yang akan berfungsi sebagai perusahaan induk, sedangkan yang kedua adalah operating company yang akan melaksanakan operasi tambang secara langsung.

Struktur Organisasi dan Fungsi Perusahaan

Menurut Muhadjir Effendy, strategic company akan bertindak sebagai badan pengelola utama untuk tambang Muhammadiyah, sedangkan operating company akan menjadi pelaksana di lapangan. “Operating company ini nanti akan diisi oleh para ahli di bidang pertambangan yang merupakan anggota Muhammadiyah dan juga profesional di bidangnya,” jelas Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 11 September 2024.

Perusahaan-operasi ini akan bekerja sama dengan kontraktor untuk menjalankan berbagai aktivitas pertambangan, termasuk survei awal dan penentuan kelayakan pertambangan. Muhadjir menekankan pentingnya melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan tambang, dan menyatakan bahwa Muhammadiyah sudah menjalin kerja sama dengan lima fakultas pertambangan di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melakukan survei awal.

Keputusan Resmi Muhammadiyah dan Dukungan Pemerintah

Pada 28 Juli 2024, Muhammadiyah resmi mengumumkan bahwa mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUPK batu bara. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian mendalam dan menerima masukan dari berbagai ahli sebelum memutuskan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah menganalisis masukan dari ahli pertambangan, ahli hukum, serta pandangan akademisi dan lembaga terkait. “Kami telah melakukan pengkajian dan mencermati kritik pengelolaan tambang serta pandangan dari akademisi dan pengelola tambang. Berdasarkan rapat pleno PP Muhammadiyah, kami memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers.

Peraturan Pemerintah dan Implementasi

Keputusan Muhammadiyah ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 96 Tahun 2021. PP terbaru ini membuka kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mengelola WIUPK di Indonesia. Pasal 83A dalam peraturan tersebut memberikan prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh WIUPK.

Menurut PP tersebut, WIUPK yang ditawarkan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Menteri dan kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan harus mayoritas. Peraturan ini juga melarang badan usaha yang terlibat dalam pengelolaan tambang untuk bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya.

Tantangan dan Harapan

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan terburu-buru dalam proses pengelolaan tambang. “Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kami akan menyiapkan institusi di dalam Muhammadiyah, mulai dari holdingnya dan badan usahanya, sebelum memulai operasi,” ungkapnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tambang yang bertanggung jawab. Muhammadiyah juga berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan melibatkan ahli di bidang pertambangan.

Keputusan Muhammadiyah untuk terjun ke dunia pertambangan merupakan langkah besar yang mencerminkan komitmen mereka dalam memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan umat dan masyarakat luas. Penerapan peraturan yang ketat dan transparan diharapkan dapat mencegah potensi masalah dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

(N/014)