BITVONLINE.COM -Pemerintah Indonesia telah menegaskan langkah revolusioner dalam sistem jaminan kesehatan negara dengan rencana penghapusan sistem kelas di BPJS Kesehatan pada tahun mendatang. Keputusan ini datang setelah Presiden Jokowi merevisi aturan tentang Jaminan Kesehatan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam perubahan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa seluruh rumah sakit di Indonesia wajib menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat pada 30 Juni 2025. Dengan penghapusan sistem kelas, iuran BPJS Kesehatan tidak lagi akan sama untuk kelas 1, 2, dan 3, melainkan akan disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi peserta, baik dari golongan kaya maupun miskin.
Pasal 103B ayat (7) yang ditambahkan dalam Perpres 59/2024 menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran. Penetapan ini dijadwalkan paling lambat dilakukan pada 1 Juli 2025. Sebelum tanggal tersebut, pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan akan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta.
Baca Juga:
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, menekankan pentingnya menjaga prinsip kesejahteraan sosial dalam penetapan iuran. Menurutnya, iuran yang sama bagi kaya dan miskin dapat menyalahi prinsip gotong royong, karena dapat mempersulit masyarakat berpendapatan rendah.
Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang akan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Kesehatan dalam penerapan Kelas Rawat Inap Standar. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Keberhasilan implementasi ini akan membawa perubahan besar dalam landscape jaminan kesehatan Indonesia, menjadikannya lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Semua pihak diharapkan turut serta dalam mendukung langkah-langkah ini demi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Konten berita dapat dilanjutkan dengan wawancara kepada para ahli kesehatan dan pemangku kepentingan terkait implikasi dan manfaat dari kebijakan ini.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan nasional dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis wacana soal adanya permainan data terhadap angka pertumbu
Ekonomi
BANDUNG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, memaparkan strategi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha melalui
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 tr
Ekonomi
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menegaskan komitmen dalam pelayanan stroke di Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya. Hal ini s
Kesehatan
