Jokowi Berulang Kali Tanya: Kapan Saya Bisa Tunjukkan Ijazah Asli ke Rakyat Indonesia?
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Pemerintah Kota Medan melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diluncurkan serentak pada Senin (10/2/2025) di seluruh wilayah provinsi. Program ini ditujukan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang berulang tahun.
Pelaksanaan PKG dimulai di UPT Puskesmas PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Dalam pantauan Tribun Medan, puluhan warga tampak memadati puskesmas untuk mengikuti program tersebut. Setiap peserta harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan menunjukkan bukti pendaftaran melalui aplikasi "Satu Sehat" di smartphone mereka.
Meskipun beberapa warga sempat kebingungan dengan prosedur pendaftaran, pihak puskesmas tetap memberikan bantuan agar warga bisa terlayani dengan baik. Setelah mendaftar, peserta akan mendapatkan nomor antrean dan dipanggil untuk menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tensi darah, gula darah, pemeriksaan mata, telinga, dan lainnya.
Pj. Gubernur Sumut, Agus Fatoni, yang turut hadir dalam acara peluncuran tersebut, mengungkapkan bahwa PKG ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia. "Dengan adanya PKG ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara gratis, dan ini menjadi keberkahan tersendiri," ujar Fatoni.
Fatoni juga menjelaskan bahwa kuota untuk PKG per hari dibatasi, yakni 30 orang per puskesmas. Meskipun demikian, beberapa kendala kecil terkait sarana dan prasarana di daerah terpencil masih ada, namun hal ini sedang terus diperbaiki. Untuk mengatasi kendala warga yang tidak memiliki smartphone, pihaknya juga menyediakan layanan melalui aplikasi SMS agar masyarakat tetap dapat mengikuti jadwal pemeriksaan.
Program ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan untuk berbagai kategori usia, mulai dari bayi, remaja, dewasa, hingga lansia. Beberapa jenis pemeriksaan yang tersedia meliputi tes untuk penyakit jantung, diabetes, hipertensi, obesitas, kanker payudara, hingga pemeriksaan untuk gangguan pendengaran dan penglihatan.
Program PKG ini memberikan layanan pemeriksaan kesehatan awal di puskesmas dan jika ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut, maka peserta akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kesehatan mereka, sekaligus mengurangi angka penyakit yang bisa dicegah melalui pemeriksaan rutin.
(tb/n14)
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL