MEDAN – Jumlah penduduk Sumut hingga per 31 Desember 2024 sebanyak 15.588.525 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 14.542.099 jiwa atau 93,23% yang sudah mendapat jaminan kesehatan nasional. Artinya, masih ada 6% lebih lagi warga Sumut yang belum terakses layanan jaminan kesehatan nasional.
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan itu saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin 10 Februari 2025.
Dalam aspek tenaga kerja, Fatoni menjelaskan, jumlah tenaga kerja di Sumut tercatat sebanyak 7.590.000 jiwa. Dari angka tersebut, tenaga kerja formal yang sudah terlindungi jaminan ketengakerjaan sebanyak 3.237.135 jiwa atau sudah mencapai 100%.
Baca Juga:
Sementara pekerja nonformal seperti nelayan, buruh, tani, asisten rumah tangga, ojek online, guru non formal, pelayan rumah ibadah, kelompok disabilitas, dan pekerja lepas di berbagai sektor berjumlah 4.318.625 jiwa. Dari jumlah itu yang mendapat jaminan ketenagakerjaan sebanyak 80.355 atau 1,86%.
"Kondisi ini mendorong pemerintah, stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan seluruh elemen masyarakat lainnya menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai gerakan serentak tanpa sekat yang dapat menumbuhkan spirit kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat," ucap Fatoni.
Karena itu, Fatoni menilai, pertemuan dengan Komite III DPD RI sebagai momentum yang sangat penting dan strategis untuk memastikan begitu pentingnya jaminan perlindungan sosial, sebagaimana mandat konsitusi dan undang-undang yang menjadi program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional.
Kunker Komite III DPD RI itu sendiri, dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Provinsi Sumut.
BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL
Wakil Ketua III DPD RI Jelita Donal menyampaikan, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
"Kehadiran kami untuk mendengar dan mengumpulkan yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atas UU Nomor 40 tahun 2004 yang akan dibahas ke pusat nantinya," ucapnya.*
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan
Pemerintahan
MEDAN Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, mendukung penuh pernyataan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang m
Kesehatan
JAKARTA Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 1516 Juni 2025 di Kanada me
Politik
INDRAGIRI HULU Seorang guru Sekolah Dasar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial OSM (59) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepolisian menetapkan BSG, pemilik sekaligus pimpinan Panti Asuhan Yayasan Cahaya Natanael Indonesia di Jalan Jatirejo Mandiri Ikh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pe
Nasional
BANDUNG Indonesia dan Jerman resmi memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan jalur migrasi tenaga kerja yang adil, aman, dan eti
Ekonomi
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah lembaga pendidikan bergaya militer, m
Pendidikan
JAKARTA Seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara, Kolonel (Purn) dr Rusnawi Faisol, melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) peng
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh kembali menerima dukungan dari dunia usaha. Kali ini, giliran XL Smart yang menyera
Nasional
