Gubernur Koster Tegaskan Pariwisata Bali Berkualitas Harus Aman dan Profesional

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan wisatawan dan warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata.

Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Penertiban dan Perlindungan Wisatawan dan WNA di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (9/10/2025).

Dalam arahannya, Koster menekankan pentingnya manajemen terpadu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan di seluruh destinasi Bali. "Kita harus punya sistem yang memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali, baik di hotel, pantai, gunung, sungai, maupun di perjalanan dari satu titik ke titik lain. Semua harus dikelola secara terpadu," ujarnya.

Baca Juga:

• Dukung Kolaborasi Komunitas, IJP Siap Kawal Suksesnya Lampung Fest 2025

Gubernur menekankan bahwa risiko yang dihadapi wisatawan sangat beragam, mulai dari gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, sakit, hingga bencana alam.

Untuk itu, ia memerintahkan pembentukan unit layanan terpadu dan posko pelayanan wisatawan di seluruh destinasi wisata, yang beroperasi 24 jam.

"Posko ini harus terhubung dengan layanan kesehatan, kebencanaan, kepolisian, Pol PP, Basarnas, hingga pihak pariwisata. Di setiap titik wisata wajib tersedia layanan kedaruratan yang bisa dihubungi dengan cepat melalui nomor khusus. Kita juga akan siapkan aplikasi digital agar semua sistem ini berjalan terintegrasi," kata Koster.

Menurut Koster, penguatan sistem perlindungan wisatawan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. "Kalau ini bisa dijalankan, Bali akan semakin dipercaya dan dihormati di mata dunia. Ini bukan sekadar wisata alam, tetapi wisata dengan manajemen profesional, SDM unggul, dan teknologi modern," tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, melaporkan bahwa hingga September 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 5,6 juta orang, dengan Australia, Tiongkok, India, dan Inggris sebagai empat besar asal wisatawan.

Sumarajaya menambahkan, penanganan WNA dilakukan secara seimbang, antara perlindungan dan penegakan hukum. "WNA yang baik kita lindungi, yang melanggar kita tindak.

Sepanjang 2025 sudah ada 1.185 tindakan keimigrasian dan 406 deportasi. Selain itu, tercatat 144 kasus di mana WNA menjadi korban, sebagian besar terkait kecelakaan dan tindak kekerasan," jelasnya.

Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti minimnya staf keamanan di usaha pariwisata, fasilitas kesehatan darurat yang belum optimal, serta kerja sama terbatas dengan penyedia asuransi. Ke depan, pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, layanan asuransi, dan menambah posko perlindungan di setiap Daya Tarik Wisata (DTW).

"Semua DTW juga akan dilengkapi sistem informasi cuaca real-time bekerja sama dengan BMKG di 81 titik wisata," ungkap Sumarajaya.

Dukung Kolaborasi Komunitas, IJP Siap Kawal Suksesnya Lampung Fest 2025

Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK

UU Kepariwisataan Disahkan DPR, Tandai Era Baru Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Lokal

MotoGP Mandalika Dongkrak Hunian Hotel di Mataram hingga 85 Persen

Menpar Widiyanti Wardhana Tanggapi Isu Bahasa Inggris Kurang Lancar: Lulus SMA di Swiss, Kuliah di AS

Gubernur Bali Dorong Penguatan Akses Transportasi Bandara I Gusti Ngurah Rai