Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, mengajak seluruh stakeholder pariwisata untuk senantiasa berkomitmen mewujudkan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat di Provinsi Bali.
Arahannya disampaikan di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, pada Kamis (30/10/2025) di hadapan Ketua PHRI Bali Prof. Tjok Oka Sukawati serta seluruh pelaku pariwisata.
"Pembangunan pariwisata harus selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125," ujar Koster.Baca Juga:
Ia menekankan implementasi pembangunan harus memperkokoh kebudayaan Bali melalui penggunaan aksara Bali, busana adat, penguatan desa adat, dan pemajuan kebudayaan.
Gubernur Koster menyebutkan langkah konkret yang akan dilakukan, termasuk pembangunan destinasi wisata baru, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis, serta penguatan tata kelola pariwisata berkualitas.
Beberapa proyek yang direncanakan antara lain:
- Pembangunan kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng.
- Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.
- Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih di Karangasem.
- Pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur di Bangli.
- Pembangunan gedung parkir dan shuttle jalan dari Sanur menuju Pelabuhan Sanur.
- Pembangunan jalan underpass Jimbaran di Kabupaten Badung.
Koster menegaskan pembangunan tersebut harus dijalankan dengan spirit gotong-royong dan melibatkan seluruh pihak.
Menurutnya, meski pariwisata membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan, masih terdapat sejumlah tantangan serius, antara lain:
- Alih fungsi lahan sawah dan meningkatnya sampah.
- Ancaman terhadap ketersediaan air bersih dan kemacetan lalu lintas.
- Kesenjangan ekonomi di luar wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
- Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang belum memadai.
- Praktik pembelian aset atas nama masyarakat lokal Bali.
- Kasus narkoba, kemunculan komunitas orang asing eksklusif, dan penodaan tempat suci.
"Semua tantangan ini harus menjadi perhatian bersama agar pariwisata Bali tetap berkualitas, berbasis budaya, dan bermartabat," tegas Gubernur yang juga jebolan ITB ini.
Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan secara internasional, tetapi juga mampu menjaga kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.*
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN