DPR Akan Bawa RUU PPRT & Hak Cipta ke Paripurna Besok, Ini Targetnya
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
SUMUT –Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmen partainya bukan hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU) tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat memberikan penyuluhan di Sekolah Pemimpin Perubahan di Berastagi, Karo, menegaskan bahwa PKB didirikan dengan tujuan lebih luas daripada sekadar melayani kepentingan internal NU.
“Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia,” tegas Cak Imin. Pernyataan ini mencerminkan sikap inklusif PKB dalam membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membatasi anggotanya hanya pada kalangan beragama Islam.
Cak Imin menyoroti keberhasilan PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam meraih dukungan di luar basis tradisionalnya di Jawa Timur. PKB berhasil meraih 5 kursi di parlemen dari Jawa Barat dan Sumatera, melebihi perolehan 3 kursi di Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PKB.
“Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin. Menurutnya, PKB bertekad untuk tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan, melainkan fokus pada dedikasi untuk bangsa.
Namun, pernyataan Cak Imin datang di tengah tuntutan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU, yang merupakan pendiri PKB, mengumumkan rencana untuk membentuk panitia khusus atau tim lima untuk mengevaluasi dan meluruskan sejarah PKB. Gus Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU, mengungkapkan kekhawatiran bahwa elite PKB saat ini telah menyimpang dari prinsip dan sejarah pendirian partai.
“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam rilis yang diterima kumparan. Ia menegaskan bahwa tujuan dari tim lima ini adalah untuk mengembalikan PKB kepada pemilik sahnya, yaitu PBNU.
Konflik ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara PKB dan NU, serta tantangan yang dihadapi PKB dalam menjaga identitasnya sambil memperluas basis dukungannya di kancah politik nasional.
(N/014)
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL