Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Pemanggilan ini direncanakan berlangsung pada pekan ini setelah surat panggilan dikirimkan pada pekan lalu.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, "Minggu lalu sudah dilayangkan panggilannya untuk minggu ini. Nanti ditunggu saja, hari Kamis termasuk akhir minggu," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Terkait kemungkinan penahanan, Asep menegaskan bahwa tindakan tersebut akan dilakukan jika syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi.
Pemanggilan ini juga menjadi bagian dari proses penyelidikan lanjutan terhadap kasus kuota haji.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut terhadap KPK.
Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menilai bahwa KPK telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka.
Sidang praperadilan tersebut digelar untuk menggugat langkah hukum KPK, namun seluruh permohonan Yaqut ditolak.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penyelenggaraan kuota haji nasional yang berdampak langsung pada masyarakat. KPK terus menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN