PSI Tambah Amunisi Politik, Adik Ipar Jokowi dan Badrus Zaman Resmi Berseragam Partai
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo resmi menerima sejumlah tokoh baru sebagai kader, termasuk adik ipar Presiden ke7 RI J
POLITIK
JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan putusan ini, status tersangka Gus Yaqut tetap sah.
Baca Juga:
Gus Yaqut sebelumnya mengajukan praperadilan dengan argumen bahwa penetapan tersangka tidak sah karena dinilai belum cukup alat bukti, prosedur penetapan tersangka belum terpenuhi, dan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidik.
Namun, hakim menilai langkah KPK sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Termohon menetapkan Pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta Perma Nomor 4 Tahun 2016," jelas Hakim.
Kasus ini bermula dari adanya kuota tambahan 20 ribu jemaah haji Indonesia pada musim haji 2024.
Dugaan KPK, pembagian kuota tidak sesuai ketentuan, yakni dilakukan 50:50 antara kuota reguler dan khusus.
Sementara aturan seharusnya memberikan 92 persen kuota haji reguler dan 8 persen kuota haji khusus.
Sejumlah biro travel disebut memberikan fee kepada oknum di Kementerian Agama terkait pembagian kuota haji tambahan ini.
KPK sudah menetapkan dua tersangka, yakni Gus Yaqut dan eks stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dengan pasal merugikan negara (Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor).
Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar.
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo resmi menerima sejumlah tokoh baru sebagai kader, termasuk adik ipar Presiden ke7 RI J
POLITIK
JAMBI Seorang ibu bernama Pemi Sri Rohani meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Ketua Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI)
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan insentif bagi industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap berlanjut. Namun, skema pem
EKONOMI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah disebut belum membahas langkah hukum berupa gugatan p
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian Sutrimo, mantan Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani aktivitas hariannya bersama para tahanan
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Kerangka manusia tanpa identitas kembali ditemukan di kawasan bekas bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Bonalu
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay, menilai keputusan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang berencana ma
POLITIK