Jubir PCO Dedek Prayudi Pastikan Pembiayaan Program MBG Tidak Memotong Anggaran Lainnya

BANDUNG, JAWA BARAT – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan mengorbankan anggaran program lainnya. Menurut Dedek, anggaran untuk program MBG senilai Rp 71 triliun sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tidak memotong anggaran yang ada.

“Program MBG ini tidak mengorbankan program lain, jadi jangan di-frame seperti itu,” ujar Dedek dalam wawancara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), dilansir Antara.

Dedek menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan penekanan pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan. Ia menambahkan bahwa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo lebih fokus pada pembangunan infrastruktur secara masif.

Baca Juga:

• Ditlantas Polda Sumut Tangkap Sopir Truk Cold Diesel Hendak Pakai Narkoba di Medan
• Polda Metro Jaya Pastikan Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan Diduga Bunuh Diri, Tidak Ada Unsur Tindak Pidana

“Pemerintahan Prabowo fokus pada pembangunan SDM. Selain MBG, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan TBC, dan peningkatan fasilitas kesehatan dengan anggaran Rp 4,7 triliun dan Rp 8 triliun untuk TBC,” ujar Dedek.

Lebih lanjut, Dedek menyatakan bahwa meskipun fokus dialihkan ke pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, namun peran sektor swasta kini semakin ditingkatkan. “Infrastruktur tetap dibangun, tetapi peran sektor swasta lebih besar,” katanya.

Baca Juga:

• Erika Carlina Ungkap Uus Sebagai Pemberi Julukan ‘Queen of Party’?
• Sidik Jari Arya Daru Ditemukan di Lakban, Polisi Tegaskan Tidak Ada Sidik Jari Lain

Dedek juga menjelaskan bahwa penurunan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan hal yang wajar dan normal. Hal ini dikarenakan pembangunan IKN kini melibatkan lebih banyak sektor swasta, di mana pemerintah sudah mendekati batas alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut.

“Saat ini, sektor swasta yang lebih banyak terlibat dalam pembiayaan IKN. APBN hanya dapat menanggung sebagian kecil sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam undang-undang,” kata Dedek.

(N/014)