Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mempersiapkan langkah-langkah menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dengan menggelar rapat pleno di kantor pusatnya pada Rabu malam ini, 10 Juli 2024. Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mengonfirmasi bahwa rapat tersebut diadakan untuk mematangkan persiapan terkait Pilkada yang akan menjadi hajatan nasional.
“Dalam rapat nanti, agenda utamanya adalah persiapan untuk Pilkada dan juga persiapan menyambut HUT Golkar,” ujar Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Meutya menegaskan bahwa rapat pleno ini akan melibatkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang akan mendengarkan laporan-laporan terkait kesiapan partai menghadapi Pilkada 2024. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan konkret terkait pencalonan yang akan diumumkan dalam rapat tersebut.
“Saat ini belum ada keputusan yang diambil terkait pencalonan. Malam ini, kita hanya akan melaporkan kesiapan kita. Semua proses masih berjalan dan menunggu,” ungkapnya.
Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi momen penting bagi berbagai partai politik di Indonesia, termasuk Partai Golkar, untuk mempersiapkan strategi dan mencari calon yang potensial untuk bersaing di berbagai daerah.
Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik dengan sejarah panjang di Indonesia, berkomitmen untuk menjalankan proses Pilkada dengan baik dan memastikan partisipasi yang aktif dari seluruh kader dan simpatisannya di tingkat lokal.
Rapat pleno ini diharapkan akan menjadi momentum evaluasi dan strategi bersama untuk menghadapi tantangan politik yang kompleks di berbagai daerah, serta untuk memperkuat posisi Partai Golkar dalam kancah politik nasional.
Dengan adanya rapat pleno ini, Partai Golkar menegaskan komitmennya dalam mendukung demokrasi dan proses pemilihan yang transparan serta berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai partai dan konstitusi negara.
(N/014)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI