Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JABAR -Perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) semakin menarik perhatian dengan munculnya nama-nama baru yang berpotensi menggeser peta politik yang telah mapan selama ini. Dua figur yang kini menjadi sorotan adalah mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ilham Akbar Habibie, putra dari Presiden RI ke-3, BJ Habibie, yang baru saja mendapat restu dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk maju di Pilgub Jabar.
Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan, kehadiran kedua figur ini berpotensi mengubah dinamika politik di Pilgub Jabar. Bima Arya, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Bogor selama dua periode, memiliki modal politik yang menjanjikan berdasarkan pengalaman dan prestasi yang telah ia raih.
“Figur-figur yang muncul pada Pilgub Jabar sebagian besar merupakan mantan bupati atau wali kota. Pengalaman dalam pengelolaan pemerintah ternyata menjadi variabel penting bagi pemilih. Kang Bima Arya tentunya memiliki potensi untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan seriusitas yang dimilikinya,” ungkap Firman
Namun, Firman menyatakan bahwa tantangan serius dihadapi oleh Ilham Akbar Habibie. Meskipun mendapat restu dari NasDem, namun waktu yang semakin mendekat menuju pelaksanaan Pilgub Jabar membuatnya kesulitan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Meskipun demikian, Firman menegaskan bahwa potensi tersebut masih terbuka, asalkan NasDem serius dalam menawarkan Ilham Habibie sebagai kandidat.
“Putra BJ Habibie ini akan menghadapi kesulitan karena minimnya rekam jejak lokal yang bisa meyakinkan pemilih di Jawa Barat. Namun, jika ada seriusitas dari NasDem, potensi itu masih terbuka lebar,” tambahnya.
Firman juga memberikan catatan terhadap kedua figur tersebut. Ia menyoroti bahwa partai yang mengusung Bima Arya dan Ilham Habibie merupakan partai menengah yang kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam membangun koalisi di Pilgub Jabar.
“PAN dan NasDem memiliki kursi yang tergolong sebagai partai menengah, sehingga akan kesulitan untuk membangun koalisi dengan partai yang memenangkan Pemilu. Mungkin potensi terbesar mereka adalah untuk menjadi calon wakil gubernur. Namun, jika elektabilitas mereka meningkat, maka segalanya masih mungkin,” tutupnya.
Dengan munculnya nama-nama baru seperti Bima Arya dan Ilham Akbar Habibie, Pilgub Jabar 2024 semakin menarik untuk diikuti. Dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat menjadi sorotan utama bagi para pengamat politik dan masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL