Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
MEDAN -Sebuah keputusan mengejutkan telah diambil oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang memengaruhi dinamika politik dan administratif di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut. Bobby Nasution memilih untuk tidak menunjuk kembali Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Benny Sinomba, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.
Sebelumnya, Benny Sinomba, yang juga merupakan paman kandung dari Wali Kota Bobby Nasution, telah ditunjuk sebagai Plt Sekda Medan untuk mengisi kekosongan sementara. Namun, penunjukan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat.
Menurut Bobby Nasution, penunjukan Benny sebagai Plt Sekda terjadi karena waktu yang cukup singkat dan keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji. Dia menjelaskan bahwa penunjukan Plt Sekda dilakukan sebagai antisipasi sementara sambil menunggu waktu cuti dirinya selesai.
Namun, untuk penunjukan Sekda definitif, Bobby Nasution menyatakan bahwa membutuhkan waktu yang lebih lama dan melibatkan persetujuan dari pihak provinsi. Proses ini memerlukan pertimbangan yang matang.
Bobby Nasution menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan kinerja Benny selama menjabat sebagai Plt Sekda. Dia membantah spekulasi bahwa penunjukan Benny hanya bersifat sementara karena hubungan keluarga, mengingat Benny adalah pamannya sendiri.
Meskipun demikian, Bobby Nasution menjelaskan bahwa penunjukan Benny sebagai Plt Sekda bukanlah keputusannya sendiri, melainkan keputusan dari Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman.
Penggantinya, Topan Obaja Ginting, baru saja dilantik sebagai Plt Sekda Kota Medan. Dia juga akan melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Topan memiliki tanggung jawab besar untuk mengemban peran ganda ini.
Keputusan ini menjadi perhatian publik, mengingat dinamika politik dan struktur pemerintahan di Kota Medan. Hal ini juga menunjukkan adanya pertimbangan yang cermat dalam memilih pejabat yang tepat untuk memimpin administrasi kota.
(N/014)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI