Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA -Mantan calon presiden Ganjar Pranowo telah menyatakan bahwa ia akan berada di luar pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut, yang dideklarasikan sebagai sikap oposisi, telah mendapat respons dari berbagai kalangan politisi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada istilah “oposisi” dalam konteks politik seperti yang biasa ditemui di negara-negara lain. Menurut Bamsoet, masalah ini berkaitan dengan kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan, di mana seluruh pihak diharapkan untuk bekerja secara gotong-royong demi kemajuan bangsa.
Meskipun Ganjar memilih untuk berada di luar pemerintahan, Bamsoet menekankan pentingnya kerja sama untuk kepentingan bersama, tanpa memandang perbedaan pandangan politik. Menurutnya, di Indonesia, tidak ada istilah yang secara kaku memisahkan pemerintah dan oposisi, karena semua pihak diharapkan dapat bekerja bersama untuk kebaikan bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, juga memberikan respons serupa, menekankan bahwa sikap Ganjar untuk berada di luar pemerintahan adalah haknya sebagai individu dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Gerindra, sebagai partai politik, tidak akan menghalangi keputusan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan.
Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam komunikasi antara Gerindra dan Ganjar, dan bahwa sikap oposisi bukanlah pilihan yang salah dalam konteks politik. Respons dari politisi dan partai politik ini menunjukkan penghargaan terhadap keputusan individu dalam berpolitik, sambil tetap menekankan pentingnya kerja sama dan dialog untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks yang lebih luas, respons terhadap deklarasi Ganjar Pranowo mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana nilai-nilai kebangsaan dan kerja sama antarpartai politik tetap menjadi prioritas dalam upaya mencapai kemajuan bersama.
(N/014)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI