JAKARTA -Ketegangan di dunia politik kembali memuncak dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan perabot atau perlengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam sebuah pengumuman resmi, KPK mengungkap bahwa enam orang saksi telah dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait kasus ini.
Menurut keterangan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi pada hari Senin, 6 Mei 2024, di Gedung Merah Putih KPK. Enam saksi tersebut terdiri dari satu orang ASN Setjen DPR dan tiga saksi yang berstatus sebagai direktur perusahaan.
Berikut ini adalah rincian saksi yang dipanggil oleh KPK:
Baca Juga:Deddy Cahyadi: PNS Setjen DPR RI / Analis Infrastruktur Djamaluddin: PNS Kementerian Keuangan / Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara tahun 2019-sekarang Ariel Immanuel A. M Sidabutar: Direktur PT. Abbotindo Berkat Bersama Juanda Hasurungan Sidabutar: Direktur PT. Dwitunggal Bangun Persada Kibun Roni: Direktur Operasional PT Avantgarde Production Andri Wahyudi: Freelancer Koordinator Pengawas Lapangan RJA Ulujami – PT. Sigmabhineka Konsulindo Tahun 2020
Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan perabot rumah jabatan DPR saat ini telah meningkat ke tingkat penyidikan. KPK menyatakan bahwa lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Ali Fikri mengungkapkan bahwa korupsi tersebut terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada tahun 2020. Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut, termasuk pelaksanaan yang dilakukan secara formalitas yang melanggar beberapa ketentuan PBJ.
Baca Juga:
Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Gedung Setjen DPR pada Selasa, 30 April. Salah satu lokasi yang digeledah merupakan ruang kerja Sekjen DPR, Indra Iskandar.
Kasus ini menambah panjang daftar tindak korupsi yang telah diungkap oleh KPK, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, terutama di lingkungan legislatif.
(N/014)
TAPANULI UTARA Peristiwa tragis terjadi di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sabtu (2/8/2025)
Hukum dan Kriminal
DAIRI Seorang pria berinisial SP, yang diketahui merupakan mantan anggota kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
