Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
MEDAN -Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan tajinya. Dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Labuhanbatu Nonaktif, Erik Adtrada Ritonga, KPK tidak main-main dengan melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Rumah Mewah dan Kantor NasDemSatu per satu, aset milik Erik Adtrada Ritonga disita oleh KPK. Mulai dari rumah mewah yang disegani hingga kantor yang difungsikan sebagai Kantor NasDem Labuhanbatu. Penyitaan ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Uang dalam Rekening BankTak hanya itu, KPK juga tidak ragu menyita uang tunai sebesar Rp48,5 miliar yang terdapat dalam berbagai rekening bank yang tersebar. Langkah ini menunjukkan ketegasan KPK dalam mengambil tindakan terhadap koruptor dan menghentikan aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Pabrik Kelapa SawitAset yang disita juga meliputi pabrik kelapa sawit (PKS) senilai Rp15 miliar. Pabrik ini merupakan bagian dari struktur kekayaan yang diduga berasal dari penerimaan suap Erik dan rekannya. KPK tidak segan-segan mengambil tindakan atas aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.
Langkah Tegas KPKLangkah-langkah yang diambil KPK termasuk pemasangan plang sita pada lokasi-lokasi aset yang disita, untuk memberikan klarifikasi bahwa aset tersebut tengah dalam proses penyelidikan. Hal ini juga sebagai langkah mencegah klaim atau pemindahan aset secara ilegal.
Aset-aset yang disita tersebut, selain memiliki nilai material yang tinggi, juga memiliki nilai simbolis yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dalam ranah hukum, tetapi juga secara ekonomi dengan upaya pemiskinan terhadap para koruptor. Semoga langkah-langkah KPK ini memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi para pejabat yang berpikir untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.
(N/014)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI