Pria di Siantar Ditangkap usai Sebar Foto Wanita Hasil Edit AI Tanpa Busana di Instagram
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Di tengah dinamika politik pasca-Pemilihan Umum 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan terkait sikapnya terhadap kerja sama politik setelah pilpres. Berbagai pernyataan dan sikap dari para tokoh PKS mengisyaratkan bahwa partai ini tengah mempertimbangkan antara menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau memilih posisi oposisi.
Salah satu tokoh PKS,Anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak membatasi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. “Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama,” ujarnya, menegaskan pentingnya kolaborasi di tengah perbedaan politik.
Namun, keputusan resmi PKS terkait koalisi atau oposisi akan ditentukan melalui musyawarah internal partai. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada preferensi pribadi, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
“Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat,” ucapnya, menggarisbawahi pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap langkah politik yang diambil.
Sementara itu, komunikasi antara PKS dengan partai-partai politik lain, termasuk dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, disebutkan berjalan lancar. Hubungan yang baik dan saling silaturahim menjadi modal penting dalam menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif ke depan.
Meskipun demikian, publik masih harus menunggu pengumuman resmi dari PKS terkait sikap politiknya pasca-pilpres. Waktu pelaksanaan musyawarah dan pengumuman keputusan akan menjadi titik penting yang ditunggu bersama. Dengan posisinya sebagai partai besar dengan basis massa yang kuat, keputusan PKS dalam menentukan arah politiknya akan memiliki dampak yang signifikan bagi arah politik nasional ke depan.
(N/014)
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial TH, warga Pematangsiantar, yang diduga menyebarkan
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mengawal percepatan pemulihan infrastruktur pascab
PEMERINTAHAN
SOLOK Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Tra
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penolakan grat
NASIONAL
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 20132021, Yudi Purnomo, menegaskan bahwa klaim kuasa hukum tersang
NASIONAL
JAKARTA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi penyerahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaks
NASIONAL
JAKARTA Nama Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjadi perhatian publik setelah diusulkan sebagai calon Jaksa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menjelaskan isi boks yang dibawa tim penyidik Polri saat mendatangi Gedung Bundar Kejagung,
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi ke Direktorat
NASIONAL
BINJAI Dosen sekaligus tokoh Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, M.Kesos, memberikan motivasi kepada para siswa baru SMA Negeri 7 Binjai dal
PENDIDIKAN