13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pernyataan Waketum PKB, Jazilul Fawaid, terkait kualitas saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 menciptakan sorotan tajam terhadap KPU dan dinamika politik yang tengah berkembang. Berikut adalah rangkuman yang mendalam terkait kontroversi ini:
Jazilul Fawaid menegaskan bahwa KPU tidak seharusnya memiliki tugas untuk menilai kualitas saksi dalam sidang sengketa. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, yang menyimpulkan bahwa saksi dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak berkualitas.
Waketum PKB mengkritik KPU dengan menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kurangnya respons KPU terhadap aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.
Pernyataan Jazilul juga menyoroti dinamika politik yang tengah terjadi seputar sengketa Pilpres. Dia menyebutkan bahwa kualitas KPU justru dianggap di bawah kualitas para saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan ketegangan dalam proses politik di Indonesia.
Pernyataan ini menciptakan kontroversi di kalangan publik, dengan beragam spekulasi dan analisis terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung. Penilaian terhadap kualitas lembaga negara dan proses politik menjadi fokus perdebatan yang mendalam.
Terkait pernyataan ini, dapat diharapkan adanya reaksi dan respons lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, termasuk KPU dan pihak terkait lainnya. Hal ini menjadi penting dalam menegakkan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan menjaga integritas proses politik.
(K/09)
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL