Nyaris Sepertiga Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun Mengalir ke Program MBG
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024. Namun, data terbaru mencatat bahwa sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum melaporkan harta kekayaan mereka.
Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, menjelaskan bahwa dari total 14.072 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN-nya, sebagian besar berasal dari bidang Eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari 323.651 Wajib Lapor di bidang Eksekutif, 9.111 di antaranya belum melaporkan LHKPN-nya, yang berarti 97,18% telah melaporkan.
Sementara itu, di bidang Legislatif, terdapat 4.046 PN/WL dari 20.002 yang belum melaporkan, mencapai 79,77% yang telah melapor. Sedangkan di bidang Yudikatif, 175 dari 18.405 Wajib Lapor belum menyampaikan laporannya, atau 98,35% telah melaporkan LHKPN.
Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), tercatat 740 dari 44.786 Wajib Lapor belum melapor, yang berarti 98,35% telah melaporkan LHKPN mereka.
Ipi menekankan adanya penurunan angka laporan yang diterima KPK sebesar 0,46% dibanding tahun sebelumnya. Dalam menghadapi situasi ini, KPK mengimbau kepada para PN/WL yang belum melaporkan harta kekayaan mereka untuk segera memenuhi kewajiban tersebut.
Dari total 406.844 PN/WL yang wajib melaporkan LHKPN tahun 2023, KPK telah menerima 392.772 laporan atau sebesar 96,54%. Namun, dari angka tersebut, hanya 51,71% yang sudah melaporkan secara lengkap, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.
“Atau sekitar 210.370 dari total keseluruhan 392.772 PN/WL yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Sisanya, masih dalam proses verifikasi atau menunggu perbaikan LHKPN dari PN/WL,” ungkap Ipi.
Dengan demikian, perlunya kerja sama dari semua pihak, baik PN/WL maupun lembaga terkait, dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan ini, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
(K/09)
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI menggelar apel kesiapan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh 2026 di depan Masjid Raya Baiturrahman,
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh membagikan 6.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyaksikan penyampaian pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait R
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menjelaskan rencana pembelajaran bahasa asing sejak kelas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan pemerintah tengah menyusun Rancangan U
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) P
PEMERINTAHAN
PESISIR SELATAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan permanen
NASIONAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat koordinasi dengan Pemer
NASIONAL