APINDO Ungkap 67 Persen Perusahaan Tak Mau Rekrut Karyawan Baru, Menaker Buka Suara
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan dua opsi menarik terkait pemerintahan ke depan, salah satunya adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab), seperti yang pernah ada pada tahun 2009. Namun, reaksi dari Gerindra terhadap wacana ini masih menunjukkan ketidakpastian.
Menurut Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Gerindra, pihaknya belum bisa membahas wacana tersebut saat ini. Dia menegaskan bahwa fokus saat ini adalah mengawal proses rekapitulasi pemilu yang masih berlangsung.
“Sementara kita fokus mengawal rekapitulasi berjenjang dulu. Sekarang kan belum semua rampung baik pilpres dan terutama pileg,” ungkapnya.
Sebelumnya, Andi Arief menanggapi wacana pemerintahan yang mengutamakan persatuan nasional dengan menawarkan dua opsi kepada Prabowo Subianto, calon presiden yang unggul dalam penghitungan Pilpres 2024.
Selain pembentukan koalisi persatuan nasional, Andi Arief juga mengusulkan opsi pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan, yang sebelumnya telah terbentuk pada tahun 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Tergantung presiden terpilih mau menggunakan atau memilih opsi lain seperti Setgab 2009,” ujar Andi Arief, menambahkan sedikit ulasan tentang Setgab 2009 yang dipimpin oleh SBY sebagai Ketua dan Syarief Hasan sebagai Ketua Harian.
Namun, reaksi dari Gerindra menunjukkan bahwa masih perlu waktu untuk membahas opsi-opsi tersebut lebih lanjut, dengan fokus saat ini adalah pada proses rekapitulasi pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya dinamika politik yang masih berkembang dalam menyusun kerangka pemerintahan ke depan.
(K/09)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI
JAKARTA Rismon Sianipar mengaku merasa lega setelah penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL