Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA -Dalam suasana politik yang semakin menghangat menjelang Pemilu 2024, politisi PDIP Guntur Romli memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno, yang menegaskan kubu Ganjar-Mahfud sebagai pihak yang kalah dan tidak mau berandai-andai terkait kemungkinan bergabung dengan Prabowo-Gibran.
“Saya berpandangan bahwa dalam Pemilu 2024, yang menjadi masalah bukanlah sekedar soal kalah atau menang, tetapi lebih pada masalah kecurangan dan pelanggaran. Inilah yang perlu difokuskan untuk dibongkar melalui hak angket dan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sandiaga Uno bebas saja mau memberikan komentar apapun, namun kita juga perlu ingat bahwa di dalam partainya sendiri, PPP, beliau seringkali berbeda pendapat, seperti dengan Gus Romy (Muhammad Romahurmuziy),” tegas Guntur Romli saat dihubungi pada Senin (11/3/2024).
Guntur Romli juga menyinggung soal peluang PDIP untuk bergabung dengan pasangan pemenang dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai yang pragmatis dan transaksional, yang hanya mengejar jabatan dan posisi semata.
“PDI Perjuangan bukanlah partai yang pragmatis atau transaksional. Kami bukan pemburu jabatan dan posisi. Jika kami tidak diberi kesempatan untuk memimpin, maka kami memilih untuk berada di posisi oposisi,” ungkapnya.
Selain itu, Guntur juga mengungkapkan arahan dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada jajaran partai. “Arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, adalah untuk mengutamakan hak angket dan gugatan ke MK. Itu adalah perintah yang sudah diberikan,” tambahnya.
Sementara itu, Sandiaga Uno sebelumnya telah menanggapi kemungkinan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Sandiaga menegaskan bahwa sebagai pihak yang kalah, mereka tidak ingin berspekulasi.
“Pertama-tama, sebagai pihak yang kalah, kita tidak boleh berspekulasi,” ujar Sandiaga di Gianyar, Bali, sebagaimana dilansir dari detikBali pada Jumat (8/3).
“Kami menyadari bahwa pasangan yang kami dukung belum berhasil. Namun, saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk berjuang bersama Pak Ganjar dan Mahfud,” tambahnya.
Dengan kesadaran akan posisinya sebagai pihak yang kalah, Sandiaga tidak ingin berspekulasi tentang kemungkinan bergabung ke pemerintahan baru di masa depan.
“Kami tahu di mana posisi kami. Kami akan menunggu dan melihat keputusan pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.
Sandiaga menyerahkan hak prerogatif kepada pemerintahan yang terpilih. Dia yakin bahwa keputusan pemerintahan yang akan datang akan menjadi hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Mengenai isu bergabung dengan pemerintahan dan hal-hal lainnya, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintahan yang terpilih nantinya. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan yang terpilih, termasuk oleh presiden terpilih, saya yakin akan sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dan dunia untuk melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi,” ungkapnya.
Dalam konteks dinamika politik yang terus berubah, pernyataan dan sikap politisi dari berbagai partai menjadi sorotan. Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia, di mana integritas, transparansi, dan keadilan menjadi kunci untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua.
(K/09)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK