Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan respons terhadap usulan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Gus Yahya menyoroti kesibukan anggota DPR dalam proses Pemilu saat ini dan menegaskan perlunya fokus pada penyelesaian masalah yang nyata dihadapi oleh rakyat.
Menurut Gus Yahya, DPR saat ini masih terlibat dalam proses Pemilu dan masih fokus pada tugas-tugas terkait pemilihan. Oleh karena itu, ia menyoroti bahwa isu dugaan kecurangan Pemilu sebaiknya tidak dijadikan gimik politik semata. Gus Yahya menekankan pentingnya menyelesaikan masalah hukum dengan jalur hukum yang berlaku.
Gus Yahya juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah politik haruslah dilakukan secara politik, sementara masalah hukum harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia mengimbau agar polemik terkait dugaan kecurangan Pemilu tidak hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi lebih kepada upaya konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak angket atau interpelasi oleh DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Respons positif juga datang dari Anies Baswedan dan beberapa partai politik yang terlibat. Namun, Gus Yahya menekankan perlunya fokus pada tugas dan tanggung jawab DPR terkait pemilihan dan menekankan pentingnya menyelesaikan masalah secara adil dan hukum.
(K/09)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK