Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyindir pihak yang meminta partainya untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak luar PDIP. Dalam pidatonya pada perayaan HUT PDIP ke-52 tahun di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati menceritakan bahwa banyak pejabat negara yang datang meminta pendapatnya, namun mereka menginginkan agar pertemuan tersebut tidak terekspose ke publik.
Ia pun mempertanyakan alasan di balik kekhawatiran tersebut. “Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh,” ujar Megawati. Megawati juga menekankan bahwa dirinya kesal dengan alasan yang menyebutkan bahwa pejabat negara khawatir karena PDIP tidak masuk dalam KIM. “Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM.
Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat,” tegasnya. Setelah Pilpres 2024, berbagai partai politik yang sebelumnya berseberangan kini bergabung dalam KIM mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara PDIP tetap memilih untuk tidak bergabung dengan koalisi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas responsnya terkait pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi atas tindakan yang diambil oleh Presiden Prabowo setelah MPR RI mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno.
“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” kata Megawati. Ia juga menambahkan bahwa tindakan ini harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional untuk memperbaiki sejarah dan memulihkan nama baik Bung Karno.
(christie)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI