BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
MEDAN – Kasus dugaan bocornya kapal pengangkut minyak milik perusahaan yang disinyalir adalah rekanan PT Pertamina Patra Niaga di perairan laut Belawan terus mendapat kecaman elemen pegiat dan pecinta lingkungan.
Kecaman keras kali ini disampaikan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PiI) Sumatera Utara melalui ketua hariannya Aidi Sasmita, yang menyampaikan duka sekaligus perasaan miris atas tragedi lingkungan tersebut.
Menurutnya, peristiwa ini tidak bisa dianggap kecil sehingga dibiarkan berlalu begitu saja, sehingga pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum harus turun tangan menyelesaikan kasus ini.
“Kepada para elit pemerintahan di Sumut, dalam hal ini Pj Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, serta Otoritas Pelabuhan harus mengambil sikap atas kejadian bocornya kapal pengangkut minyak solar MFO diduga milik perusaahan PT Munasindo Mandiri Sejahtera yang juga sebagai rekanan dari perusahaan BUMN PT Pertamina Patra Niaga,” tegas Aidi kepada media, Sabtu (02/02/2024).
Pihaknya menilai, para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum itu belum melaksanakan fungsinya sebagai pengambil kebijakan.
“Harusnya pihak yang berwenang dalam persoalan ini membuat tim investigasi guna mendalami, mengkaji terjadinya kebocoran kapal tersebut. Karena beberapa informasi yang kami peroleh di lapangan, kapal tersebut diduga kelebihan muatan,” katanya.
Bahkan informasi menyebutkan, kapal tersebut diduga sudah bocor sebelum merapat ke dermaga pada tanggal 11 Januari 2024 itu.
Maka KB PII bersama dengan Jaringan Pembela Nelayan Sumatera Utara (Japinsu) serta Komunitas Siaga Bencana (Kogana) Sumut mengambil sikap, karena melihat adanya dugaan pelanggaran akibat lalainya pengawasan dari PT Pertamina Patra Niaga.
“Kami meminta instansi terkait dalam hal ini yang sangat bertanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga dan Otoritas Pelabuhan agar memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut, karena sudah hampir saru bulan sejak kejadian belum ada secara resmi disampaikan kepada publik mengenai hal tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut Aidi mengatakan, ada dugaan kejanggalan yang dari yang mereka analisa di saat kapal belum teridentifikasi sebab bocornya dalam selang beberapa hari kapal sudah diamankan.
“Harusnya, menurut kami, seluruh Instansi terkait memberikan keterangan resmi.
Ini bukan kapal yang melewati samudra, dengan tingkat badai yang tinggi, karenanya kami menduga adanya rekayasa kejadian dari peristiwa ini,” paparnya.
Analogi sederhana, sambungnya, kalau kapal tersebut tidak over kapasitas pasti akan dapat dikendalikan, atau kalau kapal tersebut seandainya kelebihan muatan tidak mungkin karena angin yang tidak kuat kapal bisa sampai bocor disebabkan hantaman ke dermaga.
“Besar dugaan kami adanya rekayasa kejadian. Kami minta seluruh pihak terkait tunjukan ke publik, ini bukan persoalan main-main,,ini integritas negara dipertaruhkan,” ucapnya.
Kepada kepolisian, dia mengatakan, institusi tersebut dapat mengungkap kasus besar, kenapa kasus ini seperti dibiarkan.
“Ada kerugian negara, ada kerugian alam yang sangat fundamental. PT Pertamina Patra Niaga harus bekerja memgikuti AKHLAK sebagaiman visi misi dari Menteri BUMN Erick Thohir,” katanya.
Kesimpulan dari pernyataannya, KB PII meminta diusut tuntas kejadian pencemaran air laut di Belawan oleh bocornya kapal tersebut.
Juga usut tuntas PT Pertamina Patra Niaga yang terkesan membiarkan kejadian ini.
(Septian Hernanto)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL