Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang merekomendasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai berlambang banteng tersebut. Hasto menyebutkan bahwa Megawati diminta memimpin PDIP untuk periode 2025-2030.
“Tidak lupa, Rakernas Kelima yang dihadiri oleh seluruh DPC dan DPD juga memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum. Jadi memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum PDIP masa bakti 2025-2030,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Hasto juga menjelaskan bahwa rakernas tersebut membahas sikap politik partai. Dia menekankan bahwa hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto sangat kuat. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah. Tapi di luar itu, hubungan antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo memiliki akar historis yang sangat kuat. Hubungan emosional yang erat terus terjalin melalui komunikasi yang intens,” ungkap Hasto.
Baca Juga:
Hasto menyinggung posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN, yang disebutnya sebagai bagian dari komitmen partai dalam mendukung pemerintah. Ia menambahkan bahwa PDIP berharap bisa membangun kerja sama yang solid dengan seluruh kekuatan politik.
“Apalagi dengan posisi Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN, tentu saja PDIP berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan nasional dan implementasi proklamasi melalui kerja sama politik yang kuat,” ujar Hasto.
Baca Juga:
Rakernas V PDIP yang digelar pada 26 Mei 2024 menetapkan salah satu poin penting, yakni memohon kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin kembali PDIP selama lima tahun ke depan. Rekomendasi tersebut tertuang dalam poin ke-17 hasil rakernas.
“Rakernas V setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan Maharani dalam rakernas tahun lalu.
(christie)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
