MK Putus Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Komdigi Siapkan Penyesuaian Aturan
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggar
SAINS DAN TEKNOLOGI
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang merekomendasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai berlambang banteng tersebut. Hasto menyebutkan bahwa Megawati diminta memimpin PDIP untuk periode 2025-2030.
“Tidak lupa, Rakernas Kelima yang dihadiri oleh seluruh DPC dan DPD juga memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum. Jadi memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum PDIP masa bakti 2025-2030,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Hasto juga menjelaskan bahwa rakernas tersebut membahas sikap politik partai. Dia menekankan bahwa hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto sangat kuat. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah. Tapi di luar itu, hubungan antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo memiliki akar historis yang sangat kuat. Hubungan emosional yang erat terus terjalin melalui komunikasi yang intens,” ungkap Hasto.
Hasto menyinggung posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN, yang disebutnya sebagai bagian dari komitmen partai dalam mendukung pemerintah. Ia menambahkan bahwa PDIP berharap bisa membangun kerja sama yang solid dengan seluruh kekuatan politik.
“Apalagi dengan posisi Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN, tentu saja PDIP berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan nasional dan implementasi proklamasi melalui kerja sama politik yang kuat,” ujar Hasto.
Rakernas V PDIP yang digelar pada 26 Mei 2024 menetapkan salah satu poin penting, yakni memohon kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin kembali PDIP selama lima tahun ke depan. Rekomendasi tersebut tertuang dalam poin ke-17 hasil rakernas.
“Rakernas V setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan Maharani dalam rakernas tahun lalu.
(christie)
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggar
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan di balik keputusan menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang guru sekolah dasar (SD), Ika Indah Sari (38), kembali mendatangi Markas Polda Sumatera Utara dengan membawa dua orang saks
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan hingga Sabtu (25/7/2026) masih menyelidiki penyebab pasti ledakan hebat ya
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan me
NASIONAL
JAKARTA Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantas
NASIONAL
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) sebaga
PENDIDIKAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan selama periode 2024 Juli 2026 dengan kinerja positif. Indeks ditutup me
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkapkan rangkaian pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) terlalu cepat menghubungkan temuan uang dan emas s
HUKUM DAN KRIMINAL