Legislator Fraksi PKS Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK “Absurd dan Mengada-ada”
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik mantan rekannya sesama kader PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara Harun Masiku.
Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum yang sudah didudukinya sejak tahun 1999. “Emang Effendi itu siapa?” ujar Andreas saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon hanya sebagai upaya mencari panggung politik. “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon, yang sudah diberhentikan dari PDIP, menyatakan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum harus bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. “Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Effendi menambahkan, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral terkait kasus tersebut. “Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan, termasuk posisi Ketua Umum. “Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegas Effendi.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan keprihatinannya dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, kasus yang menimpa Hasto merupakan petaka besar bagi PDIP, terlebih karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi. “Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” tambah Effendi.
(christie)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menangkap seorang petani asal Aceh Tengah berinisial AW (58) yang diduga membawa 50 kil
HUKUM DAN KRIMINAL